Rabu 03 Maret 2021, 10:59 WIB

Sertifikat Elektronik Tetap Aman, Meski Ada Banjir atau Longsor

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
 Sertifikat Elektronik Tetap Aman, Meski Ada Banjir atau Longsor

Antara
Warga mengurus surat tanah di Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Bogor, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/2).

 

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menuturkan, sertifikat elektronik dapat meminimalisir kehilangan arsip saat terjadi bencana alam.

"Banyak kasus yang terjadi sertifikat rusak bahkan hilang. Ke depan sertifikat elektronik akan lebih aman terhadap bencana alam seperti banjir, longsor, gempa bumi karena sertifikat tersimpan dengan baik," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati dalam keterangannya, Rabu (3/3).

Lebih lanjut Yulia mengklaim sertifikat elektronik dilengkapi dengan keamanan yang baik. Data pemilik tanah akan disesuaikan dengan pendekatan perlindungan data pribadi. Lalu, penyimpanan data digital teratur di dalam data center.

"Serta penggunaan sertifikat menggunakan 2 factor authentication, keamanan informasi menerapkan standar ISO 27001:2013, menggunakan metode enkripsi serta menggunakan tanda tangan elektronik, sehingga untuk sertifikat elektronik ini dijamin keamanannya," jelas Yulia.

"Seeta dapat diakses kapan dan dimana saja, menghindari resiko kerusakan bahkan kehilangan serta mempermudah dan mempercepat proses penandatanganan dan pelayanan," tambahnya.

Pihaknya pun menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Menurut Yulia, langkah ini juga dapat menghindari sindikat mafia tanah.

"Dengan sertifikat elektronik kita lebih bisa menghindari pemalsuan dari oknum mafia tanah yang saat ini sangat meresahkan, seperti sedang ramai kasus yang dialami keluarga Pak Dino Patti Djalal," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, modus mafia sertifikat tanah milik keluarga eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal bukan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik melainkan KTP jenis lama. Proses peralihan oleh para pelaku berjalan lancar karena sertifikat yang diajukan ke kantor BPN itu asli.

"Dari segi administrasi hukum tanah kelihatannya semuanya oke. Semua persyaratan ada, ada AJB (akta jual beli), ada pengecekan, dicek kantor BPN. Jadi BPN tidak bisa mengetahui akta jual beli itu ialah orang yang tidak berhak," terang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil pada Kamis (11/2) lalu. (E-3)

Baca Juga

.

Subsidi Ongkir Momentum Bangkitkan Perekonomian

👤RO/Micom 🕔Minggu 11 April 2021, 18:20 WIB
Pemerintah sudah menyiapkan Rp500 miliar untuk subsidi ongkir pada...
Antara

Besok, Tol Japek II Arah Cikampek Ditutup Selama 5 Jam

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Minggu 11 April 2021, 17:20 WIB
Penutupan itu dalam rangka penggantian nama Jalan Tol Japek II Elevated menjadi Jalan Layang Mohammed Bin Zayed, yakni pangeran dari...
dok japfa

Wajah Baru STP Sambut Semangat Transformasi

👤RO/Micom 🕔Minggu 11 April 2021, 16:19 WIB
Di bidang riset dan inovasi, STP mengembangkan Aquaculture Technology Department dan Animal Health...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Tata Ulang Desain Olahraga Nasional untuk Capai Prestasi

 Prestasi tidak dicapai dengan proses singkat. Kerap kali butuh waktu bertahun-tahun untuk meraihnya

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya