Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah secara resmi menghapus tenaga honorer di instansi pemerintahan mulai 28 November 2023. Untuk jangka panjang, kebijakan ini dinilai positif.
Menurut Rini, komitmen dari level pimpinan di setiap instansi pemerintah sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan implementasi budaya kerja ASN.
PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terus menenangkan para pengawai non-ASN di lingkungan pemerintahan menyusul rencana penghapusan tenaga honorer pada 2023.
Jumlah guru PPPK yang telah dilantik totalnya mencapai 538 pegawai. Karena pada tahap I jumlah pegawai yang dilantik sebanyak 413 orang.
WACANA penghapusan tenaga honorer di tubuh pemerintah akan diterapkan pada 2023 mendatang.
PermenPANRB 20/2022 memberikan ruang dan kesempatan seluasnya bagi para peserta pada seleksi PPPK 2021 tahap pertama dan kedua yang telah lulus passing grade.
Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 40% dari 4,1 juta ASN masih dibebani oleh pekerjaan administratif.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan menganalisa beban kerja bagi 1.800 pegawai Non-ASN yang tercatat.
"Khusus bagi pemerintah daerah yang telah mengalokasikan anggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara pada APBD."
PEMERINTAH Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel, mengumumkan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Gaji ke-13 bagi ASN akan segera dicairkan.
SEBANYAK 1.738 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk formasi guru di kabupaten Brebes, Jawa Tengah, secara serentak menerima SK pengangkatan.
TENAGA honorer di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, harap-harap cemas dengan wacana kebijakan penghapusan honorer pada 2023.
"Saya kira ini anti klimaks dari komitmen pengangkatan Guru PPPK ini," ujar anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal dalam Raker Komisi X bersama Mendikbud-Ristek,
SEBANYAK 384 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Purwakarta. Menerima petikan SK Pengangkatan
BNI kembali dipercaya menjadi salah satu bank pembayaran uang pensiun dan berbagai dana lainnya kepada peserta PT Taspen (Persero).
Pasalnya, CPNS dan PPPK yang mengundurkan diri telah merugikan negara. Baik dari sisi anggaran selama proses rekrutmen, maupun posisi CPNS dan PPPK yang seharusnya terisi.
Budaya kerja birokrasi yang penuh penyimpangan anggaran serta sistem karir yang politis dan kolusi juga menurutnya menjadi faktor pertimbangan.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Komisi D, August Hamonangan mempertanyakan kinerja ASN Pemprov DKI erkait lemahnya pengawasan terhadap bangunan pelanggar Perda di DKI Jakarta.
Romo Benny menyatakan ASN memiliki kewajiban membangun bangsa yang multikultur.
Kegiatan itu sebagai wadah berhimpun para Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota agar saling membantu serta dapat berpartisipasi menyelenggarakan pemerintahan nasional dan daerah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved