Kamis 02 Juni 2022, 21:36 WIB

PPPK Guru Belum Terima SK, DPR Sebut Antiklimaks Pengangkatan Honorer

Faustinus Nua | Humaniora
PPPK Guru Belum Terima SK, DPR Sebut Antiklimaks Pengangkatan Honorer

Antara/Novrian Arbi
Sejumlah guru di Jawa Barat menunjukkan SK PPPK

 

BANYAK guru dan tenaga kependidikan honorer di daerah ingin memperbaiki nasibnya dengan mengikuti seleksi Aparatur Sipil Negara-Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN-PPPK). Harapan itu muncul setelah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjanjikan pengangkatan 1 juta honorer pada tahun 2021 lalu.

Namun, janji manis itu tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim. Ternyata, banyak kendala yang harus dihadapi di lapangan dan bahkan hingga kini semakin tidak jelas kemana arah kebijakan itu.

"Saya kira ini anti klimaks dari komitmen pengangkatan Guru PPPK ini," ujar anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal dalam Raker Komisi X bersama Mendikbud-Ristek, Kamis (2/6).

Menurut politikus PKS itu, masalah Guru PPPK dimulai perencanaan yang tidak matang. Pemerintah menargetkan 1 juta honorer yang diangkat tetapi formasi yang diajukan daerah hanya separuhnya. Hal ini tentu karena adanya keraguan daerah akan beban gaji, meski sudah ditekankan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa gaji PPPK ditanggung APBN.

"Dari 1 juta, 500 yang dites mungkin baru setengah yang dinyatakan lulus. Yang lulus enam bulan kemudian digaji untuk satu tahun masa kerjanya," cetusnya.

Mustafa menerangkan berdasarkan keluhan honorer di dapilnya, banyak yang belum menerima SK. Setelah dinyatakan lulus, mereka menunggu hingga hampir 6 bulan untuk mendapatkan SK. Temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa SK yang diterbitkan hanya untuk kontrak kerja selama setahun.

Baca juga : Naik 9,68%, Pagu Indikatif Kemendikbud-Ristek 2023 Capai Rp80,157 Triliun

"Memang nasib guru kita masih jauh dari kemegahan infrastruktur yang dibangun sekarang ini," kata dia.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PAN Zainuddin Maliki mengungkapkan, guru honorer menjadi beban politik. Sebagai negara yang tergabung dalam G20 dengan ekonomi yang terus berkembang, justru tidak serius memperhatikan nasib honorer.

"Ironisnya kita masih punya karyawan atau pegawai yang gajinya masih sangat tidak manusiawi, yaitu tenaga-tenaga honorer," kata dia.

Menurut Zainuddin kendala pengangkatan honorer bukan sekadar masalah keuangan. Lebih dari itu, Indonesia belum punya skala prioritas yang benar-benar terarah pada peningkatan SDM. 

"Kalau bisa penambahan anggaran ini bisa menyelesaikan perencanaan mas Menteri tempo hari yang sudah terlanjur ngomong 2021 akan kita angkat 1 juta guru honorer menjadi ASN," tandasnya. (OL-7)

Baca Juga

ilustrasi

WHO Sebut Kasus Covid-19 Dunia Turun 24%, Pakar: Indonesia Masih Fluktuasi

👤Dinda Shabrina 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 12:11 WIB
Tjandra menungukapkan angka kematian di Indonesia masih cenderung meningkat. Rabu (17/8), Tjandra menyebut berdasarkan laporan, sebanyak 19...
AFP/MAGAN CRANE

Mahasiswa Unair Temukan Inovasi Deodorant Spray Alami Ekstrak Bintang Laut

👤Faustinus Nua 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 12:01 WIB
Inovasi yang berjudul ‘Patrick Spray’ itu berhasil mengantarkan mereka meraih pendanaan Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM)...
Antara/Sigid Kurniawan

Pertemuan Antarmenteri G20 Bidang LHK Akan Bahas Tiga Poin Penting

👤Atalya Puspa 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 11:49 WIB
Pertemuan antar menteri lingkungan hidup dan kehutanan serta menteri perubahan iklim negara-negara G20 akan dilaksakan di Bali pada akhir...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya