Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
BANYAK guru dan tenaga kependidikan honorer di daerah ingin memperbaiki nasibnya dengan mengikuti seleksi Aparatur Sipil Negara-Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN-PPPK). Harapan itu muncul setelah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjanjikan pengangkatan 1 juta honorer pada tahun 2021 lalu.
Namun, janji manis itu tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim. Ternyata, banyak kendala yang harus dihadapi di lapangan dan bahkan hingga kini semakin tidak jelas kemana arah kebijakan itu.
"Saya kira ini anti klimaks dari komitmen pengangkatan Guru PPPK ini," ujar anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal dalam Raker Komisi X bersama Mendikbud-Ristek, Kamis (2/6).
Menurut politikus PKS itu, masalah Guru PPPK dimulai perencanaan yang tidak matang. Pemerintah menargetkan 1 juta honorer yang diangkat tetapi formasi yang diajukan daerah hanya separuhnya. Hal ini tentu karena adanya keraguan daerah akan beban gaji, meski sudah ditekankan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa gaji PPPK ditanggung APBN.
"Dari 1 juta, 500 yang dites mungkin baru setengah yang dinyatakan lulus. Yang lulus enam bulan kemudian digaji untuk satu tahun masa kerjanya," cetusnya.
Mustafa menerangkan berdasarkan keluhan honorer di dapilnya, banyak yang belum menerima SK. Setelah dinyatakan lulus, mereka menunggu hingga hampir 6 bulan untuk mendapatkan SK. Temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa SK yang diterbitkan hanya untuk kontrak kerja selama setahun.
Baca juga : Naik 9,68%, Pagu Indikatif Kemendikbud-Ristek 2023 Capai Rp80,157 Triliun
"Memang nasib guru kita masih jauh dari kemegahan infrastruktur yang dibangun sekarang ini," kata dia.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PAN Zainuddin Maliki mengungkapkan, guru honorer menjadi beban politik. Sebagai negara yang tergabung dalam G20 dengan ekonomi yang terus berkembang, justru tidak serius memperhatikan nasib honorer.
"Ironisnya kita masih punya karyawan atau pegawai yang gajinya masih sangat tidak manusiawi, yaitu tenaga-tenaga honorer," kata dia.
Menurut Zainuddin kendala pengangkatan honorer bukan sekadar masalah keuangan. Lebih dari itu, Indonesia belum punya skala prioritas yang benar-benar terarah pada peningkatan SDM.
"Kalau bisa penambahan anggaran ini bisa menyelesaikan perencanaan mas Menteri tempo hari yang sudah terlanjur ngomong 2021 akan kita angkat 1 juta guru honorer menjadi ASN," tandasnya. (OL-7)
PRESIDEN Prabowo Subianto akan memberikan paket stimulus untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan total alokasi anggaran sebesar Rp24,44 triliun
MK mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun dari SD hingga SMP. Muncul pula ketakutan dari para guru, khususnya guru honorer yang takut gajinya menunggak atau dipotong.
Susatyo mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan kembali memenangkan gugatan sengketa seleksi PPK Langkat Tahun 2023.
Orang tak dikenal (OTK) menembak Andarias Tanna, 44, guru honorer yang tinggal di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah hingga tewas.
Pentingnya komitmen negara untuk hadir dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga pendidik yang merupakan kunci bagi kemajuan bangsa.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyampaikan harapan besar kepada para ASN PPPK yang baru diangkat agar senantiasa memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan Kabupaten Tuban.
Ada dua kategori peserta PPPK bagi pelamar tenaga non ASN yang aktif bekerja di Kementerian Agama 2024, yaitu peserta tenaga kesehatan (nakes) dan peserta teknis.
Sejak nota itu diterbitkan, sala seorang tenaga medis dan rekan-rekannya dilarang masuk kerja dan tidak diperbolehkan mengikuti proses penandatanganan perpanjangan kontrak tahun berjalan.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Adiman, menjelaskan bahwa total formasi P3K yang ditetapkan Kementerian PAN-RB untuk Pemprov Sulteng tahun 2024 berjumlah 5.330.
PENGUMUMAN kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 untuk PPPK Paruh Waktu sudah dimulai sejak Senin, 16 Juni 2025.
Acara pelantikan ini menjadi momen penting bagi para tenaga honorer dan tenaga kerja non-ASN yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan publik di Kota Bengkulu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved