Berita Terbaru UU Tipikor Hari Ini

Putusan MK Soal Uji Materiil UU Tipikor Dinilai Kontradiktif 

Meski menolak seluruh permohonan pemohon, MK mengakui adanya multitafsir atas kedua pasal UU Tipikor tersebut yang menimbulkan ketidakpastian.

MK Berikan 5 Rekomendasi ke DPR dan Pemerintah Terkait Revisi UU Tipikor

MK menegaskan kembali urgensi untuk melakukan pengkajian dan perumusan ulang ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. 

Eks Dirut ASDP Divonis 4,5 Tahun Penjara, Pakar: Unsur Korupsi Terpenuhi meski tak Terima Keuntungan

EKS Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara periode 2019-2022.

Hakim MK Ingatkan Gugatan Hasto soal UU Tipikor Jangan Jadi Celah Melemahkan Pemberantasan Korupsi

Menurut Daniel, pasal tersebut harus dipahami secara hati-hati agar tidak menghambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

MK Heran DPR Sepakat dengan Gugatan Hasto Terkait Pasal UU Tipikor

Hakim konstitusi Saldi Isra mengaku heran dengan sikap DPR yang berbeda dari praktik umum selama ini.

Tumpang Tindih dengan UU Kehutanan Alasan UU Tipikor Digugat ke MK

Pasal 14 UU Tipikor memiliki mekanisme pengaman agar tidak semua pelanggaran otomatis dianggap sebagai korupsi. 

UU Tipikor Digugat, Pakar Hukum: Media Sosial Bisa Digunakan untuk Hambat Penegakan Hukum

UU Tipikor digugat di MK. Berbagai cara menghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi. Salah satu caranya adalah melalui media sosial.

UU Tipikor Digugat ke MK, Persoalkan Abuse of Power Lembaga Penegak Hukum

Ada enam hal yang menjadi objek pembatasan terhadap frasa ‘tidak langsung’ dalam pasal yang diuji.

Wamenkum: Sudah Saatnya UU Tipikor Direvisi

Revisi berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antikorupsi tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Antikorupsi.

UU Tipikor Digugat ke MK, DPR: Tak Bisa Sembarangan Jerat Seseorang Pakai Pasal 21

Keberadaan frasa langsung atau tidak langsung masih relevan dalam upaya penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi hingga saat ini. 

Pakar Hukum Pidana Soroti Potensi Hukuman Berlebihan dalam Gugatan PT Timah ke MK

PAKAR Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda, memberikan tanggapannya terkait gugatan PT Timah Tbk ke MK.

UU Tipikor Terkait Vonis Ganti Rugi Digugat ke MK, Pakar Hukum: Kontraproduktif

UPAYA PT Timah (Persero) Tbk mengajukan gugatan terhadap UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai kontraproduktif

Vonis Ringan Harvey Moeis Tambah Kelam Muruah Peradilan

Yonathan mengatakan praktik rasuah sudah terjadi di semua lembaga dari level atas sampai bawah. Mulai dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif

Perumusan Kerugian Negara Perlu Diformulasikan Ulang

Formulasi dalam Undang-Undang Tipikor saat ini tidak relevan dengan kondisi kejahatan korupsi di Indonesia belakangan ini.

Soal UU Tipikor, Pengamat: Harusnya Kembalikan KPK ke UU yang Lama

Kemudian, Castro mendorong agar pemerintah lebih mengutamakan untuk membuat Rancangan UU Perampasan Aset. 

Soal UU Tipikor, DPR Soroti Pasal yang Rawan Jadi Alat Kriminalisasi

UU Tipikor perlu direvisi dan disesuaikan dengan Konvensi Antikorupsi PBB (United Nations Convention Againt Corruption (UNCAC) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ahli Sebut Penggunaan UU Tipikor pada Kasus Timah Dinilai Kurang Tepat

PENGGUNAAN Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam kasus pertambangan yang melibatkan PT Timah dianggap tidak sesuai. 

Kasus Timah Rp300 Triliun Harus Diselesaikan dengan UU Lingkungan

KASUS dugaan korupsi tata niaga timah (korupsi timah) di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk dipandang harus diselesaikan dengan UU Linglungan.

Lagi, RUU Perampasan Aset Diabaikan DPR

RUU Perampasan aset tidak masuk dalam Prolegnas

Ahli Hukum Minta 2 Pasal UU Tipikor Dihapus, MAKI: Tidak akan Dikabulkan

SEJUMLAH ahli hukum mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) agar menghapus pasal tentang memperkaya diri dan menyebabkan kerugian negara.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia