NEWSTICKER

Berita Terbaru Menteri Hukum Hari Ini

Jusuf Kalla Pastikan Tidak Ada Lagi Persoalan Dualisme PMI
19/8/2016 06:01
Ketua Umum PMI Pusat Jufus Kalla memastikan persoalan dualisme PMI sudah selesai. JK telah memegang surat keputusan menteri hukum.
Menteri Hukum : Ibu Kota Indonesia Masih Jakarta
19/8/2016 05:59
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Pemeriksaan KPK Terhadap Cagub Rohidin Mersyah Dipertanyakan Tim Hukum
19/8/2016 05:59
Tim hukum Rohidin Mersyah-Meriani akan melaporkan situasi pemeriksaan calon kepala daerah itu kepada Dewan Pengawas KPK dan Kementerian Hukum.
Pertimbangan Kemanusiaan Jadi Alasan Pemerintah Lakukan Transfer Tahanan
19/8/2016 05:59
MENTERI Hukum Supratman Andi Agtas menyebut pertimbangan kemanusiaan jadi alasan pelaksanaan transfer tahanan yang dilakukan pemerintah Indonesia.
Menteri Hukum bakal Verifikasi Terkait Dualisme Kepengurusan PMI
19/8/2016 05:59
Menkum Supratman Andi Atgas mengaku bakal verifikasi ihwal adanya Musyawarah Nasional (Munas) Palang Merah Indonesia (PMI) XXII.
Menteri Hukum: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Sudah Lama Dibicarakan
19/8/2016 05:59
Menurut Supratman, usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik dan hari ini trennya positif sambutan dari masyarakat
44 Ribu Narapidana Diajukan Peroleh Amnesti
19/8/2016 05:59
Presiden Prabowo, kata Supartman, telah menyetujui untuk pemberiaan amnesti. Namun, ia mengaku belum mengetahui jumlah narapidana yang disetujui untuk mendapat amnesti.
Pengedar dan Bandar Narkotika Dikecualikan dari Amnesti
19/8/2016 05:59
Supratman mengatakan usulan pemberian amnesti berlaku hanya untuk narapidana pengguna narkoba yang seharusnya bisa mendapatkan rehabilitasi.
Soal Amnesti 44 Ribu Napi, Pakar Hukum Pidana: Harus Ada Pertimbangan Ideologis
19/8/2016 05:59
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengat pemerintah harus menginfokan catatan hukuman apa dan seberapa napi tersebut menjalani hukuman sebelum memberikan amnesti.
Menkum: Penghapusan Hukuman Para Koruptor Lewat Jalur Damai
19/8/2016 05:59
MENTERI Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menerangkan para koruptor bisa diampuni jika memberikan denda damai.
Implementasi Denda Damai masih Tunggu Peraturan Turunan UU Kejaksaan
19/8/2016 05:59
Supratman Andi Agtas menyebut implementasi denda damai bagi koruptor masih menunggu peraturan turunan dari Undang-Undang tentang Kejaksaan.
Pernyataan Menkum Soal Denda Damai hanya Untuk Melegitimasi Usulan Presiden
19/8/2016 05:59
Pasal 35 ayat (1) huruf k dalam beleid tersebut mengatur bahwa denda damai hanya dapat diterapkan bagi tindak pidana yang menyebabkan perekonomian negara, bukan keuangan negara.
Paulus Tannos 2 Kali Coba Cabut Kewarganegaraan di Indonesia
19/8/2016 05:59
Supratman mengatakan, pengajuan pencabutan kewarganegaraan Tannos tidak diproses karena tidak berlaku otomatis. Dengan begitu, dia masih diakui sebagai warga Indonesia.
Ekstradisi Tannos Tersendat? Ini Langkah Menteri Hukum untuk Menang dari Guinea-Bissau
19/8/2016 05:59
Menkum, Supratman Andi Agtas, optimistis bahwa proses ekstradisi terhadap buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik
Dikurangi, Napi Penerima Amnesti Jadi 19 Ribu Orang
19/8/2016 05:59
Empat kategori narapidana yang layak mendapatkan amnesti meliputi terkait kasus politik. Salah satunya gerakan dugaan makar di Papua tetapi tak terlibat aksi bersenjata.
Menteri Hukum Teken Dokumen Ekstradisi Paulus Tannos
19/8/2016 05:59
Tannos merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Selain dia, eks anggota DPR Miryam S Haryani juga menjadi tersangka.
Nama-nama Calon Penerima Amnesti sudah di Meja Presiden
19/8/2016 05:59
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, mengatakan telah menyerahkan data nama-nama calon penerima amnesti.