Berita Terbaru Menteri Hukum Hari Ini

Nama-nama Calon Penerima Amnesti sudah di Meja Presiden

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, mengatakan telah menyerahkan data nama-nama calon penerima amnesti.

Menteri Hukum Teken Dokumen Ekstradisi Paulus Tannos

Tannos merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Selain dia, eks anggota DPR Miryam S Haryani juga menjadi tersangka.

Dikurangi, Napi Penerima Amnesti Jadi 19 Ribu Orang

Empat kategori narapidana yang layak mendapatkan amnesti meliputi terkait kasus politik. Salah satunya gerakan dugaan makar di Papua tetapi tak terlibat aksi bersenjata.

Ekstradisi Tannos Tersendat? Ini Langkah Menteri Hukum untuk Menang dari Guinea-Bissau

Menkum, Supratman Andi Agtas, optimistis bahwa proses ekstradisi terhadap buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik

Paulus Tannos 2 Kali Coba Cabut Kewarganegaraan di Indonesia

Supratman mengatakan, pengajuan pencabutan kewarganegaraan Tannos tidak diproses karena tidak berlaku otomatis. Dengan begitu, dia masih diakui sebagai warga Indonesia.

Pernyataan Menkum Soal Denda Damai hanya Untuk Melegitimasi Usulan Presiden

Pasal 35 ayat (1) huruf k dalam beleid tersebut mengatur bahwa denda damai hanya dapat diterapkan bagi tindak pidana yang menyebabkan perekonomian negara, bukan keuangan negara. 

Implementasi Denda Damai masih Tunggu Peraturan Turunan UU Kejaksaan

Supratman Andi Agtas menyebut implementasi denda damai bagi koruptor masih menunggu peraturan turunan dari Undang-Undang tentang Kejaksaan.

Menkum: Penghapusan Hukuman Para Koruptor Lewat Jalur Damai

MENTERI Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menerangkan para koruptor bisa diampuni jika memberikan denda damai.

Jusuf Kalla Pastikan Tidak Ada Lagi Persoalan Dualisme PMI

Ketua Umum PMI Pusat Jufus Kalla memastikan persoalan dualisme PMI sudah selesai. JK telah memegang surat keputusan menteri hukum.

Soal Amnesti 44 Ribu Napi, Pakar Hukum Pidana: Harus Ada Pertimbangan Ideologis

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengat pemerintah harus menginfokan catatan hukuman apa dan seberapa napi tersebut menjalani hukuman sebelum memberikan amnesti.

Pengedar dan Bandar Narkotika Dikecualikan dari Amnesti

Supratman mengatakan usulan pemberian amnesti berlaku hanya untuk narapidana pengguna narkoba yang seharusnya bisa mendapatkan rehabilitasi.

44 Ribu Narapidana Diajukan Peroleh Amnesti

Presiden Prabowo, kata Supartman, telah menyetujui untuk pemberiaan amnesti. Namun, ia mengaku belum mengetahui jumlah narapidana yang disetujui untuk mendapat amnesti.

Menteri Hukum: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Sudah Lama Dibicarakan

Menurut Supratman, usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik dan hari ini trennya positif sambutan dari masyarakat

Menteri Hukum bakal Verifikasi Terkait Dualisme Kepengurusan PMI

Menkum Supratman Andi Atgas mengaku bakal verifikasi ihwal adanya Musyawarah Nasional (Munas) Palang Merah Indonesia (PMI) XXII.

Pertimbangan Kemanusiaan Jadi Alasan Pemerintah Lakukan Transfer Tahanan

MENTERI Hukum Supratman Andi Agtas menyebut pertimbangan kemanusiaan jadi alasan pelaksanaan transfer tahanan yang dilakukan pemerintah Indonesia. 

Pemeriksaan KPK Terhadap Cagub Rohidin Mersyah Dipertanyakan Tim Hukum

Tim hukum Rohidin Mersyah-Meriani akan melaporkan situasi pemeriksaan calon kepala daerah itu kepada Dewan Pengawas KPK dan Kementerian Hukum.

Menteri Hukum : Ibu Kota Indonesia Masih Jakarta

Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting