Pernyataan Lolos dari Sanksi FIFA Dinilai Prematur

ANGGOTA Tim Pencari Fakta (TPF) Koalisi Masyarakat Sipil Nurcholis Hidayat menilai pernyataan Presiden Joko Widodo ihwal tidak adanya sanksi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) kepada Indonesia terkait Tragedi Kanjuruhan sebagai hal yang prematur.

Sebab, pernyataan itu tidak keluar langsung dari FIFA, melainkan dari otoritas Indonesia.

"Dalam konteks korespondensi pemerintah dan FIFA, maka pernyataan dari Jokowi yang menyatakan, 'Indonesia alhamdulillah tidak dikenakan sanksi oleh FIFA' adalah pernyataan sepihak dan bersifat prematur," kata Nurcholis dalam konferensi pers daring di Jakarta, Rabu (12/10).

Menurutnya, FIFA harus menempuh beberapa upaya untuk menyimpulkan sikap terkait Tragedi Kanjuruhan yang telah memakan korban lebih dari 130 jiwa itu. Ini dilakukan dengan membentuk komite independen penyelidik guna memastikan siapa yang harus bertanggung jawab.

Baca juga: Tragedi Kanjuruhan, PSSI: Kami Tidak Lempar Tanggung Jawab

"Termasuk dalam hal ini menjatuhkan sanksi kepada pemerintah dan PSSI," ujar Nurcholis.

Di sisi lain, FIFA juga memiliki kewajiban untuk memberikan suatu mekanisme pemulihan terhadap kepada korban pelanggaran HAM. Oleh karena itu, ia mendorong FIFA untuk melakukan review atas balasan surat kepada pemerintah Indonesia dengan penegasan bahwa mereka melindungi hak asasi manusia (HAM).

Sebelumnya, Preisden Jokowi menyebut bahwa Indonesia tidak akan dijatuhkan sanksi oleh FIFA atas Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pascapertandingan Arema FC kontra Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (1/10) lalu.

FIFA bersama pemerintah disebut Presiden akan membentuk tim transformasi sepak bola. "Dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut," ujar Jokowi, Jumat (7/10). (OL-16)