Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
ANGGOTA Tim Pencari Fakta (TPF) Koalisi Masyarakat Sipil Nurcholis Hidayat menilai pernyataan Presiden Joko Widodo ihwal tidak adanya sanksi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) kepada Indonesia terkait Tragedi Kanjuruhan sebagai hal yang prematur.
Sebab, pernyataan itu tidak keluar langsung dari FIFA, melainkan dari otoritas Indonesia.
"Dalam konteks korespondensi pemerintah dan FIFA, maka pernyataan dari Jokowi yang menyatakan, 'Indonesia alhamdulillah tidak dikenakan sanksi oleh FIFA' adalah pernyataan sepihak dan bersifat prematur," kata Nurcholis dalam konferensi pers daring di Jakarta, Rabu (12/10).
Menurutnya, FIFA harus menempuh beberapa upaya untuk menyimpulkan sikap terkait Tragedi Kanjuruhan yang telah memakan korban lebih dari 130 jiwa itu. Ini dilakukan dengan membentuk komite independen penyelidik guna memastikan siapa yang harus bertanggung jawab.
Baca juga: Tragedi Kanjuruhan, PSSI: Kami Tidak Lempar Tanggung Jawab
"Termasuk dalam hal ini menjatuhkan sanksi kepada pemerintah dan PSSI," ujar Nurcholis.
Di sisi lain, FIFA juga memiliki kewajiban untuk memberikan suatu mekanisme pemulihan terhadap kepada korban pelanggaran HAM. Oleh karena itu, ia mendorong FIFA untuk melakukan review atas balasan surat kepada pemerintah Indonesia dengan penegasan bahwa mereka melindungi hak asasi manusia (HAM).
Sebelumnya, Preisden Jokowi menyebut bahwa Indonesia tidak akan dijatuhkan sanksi oleh FIFA atas Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pascapertandingan Arema FC kontra Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (1/10) lalu.
FIFA bersama pemerintah disebut Presiden akan membentuk tim transformasi sepak bola. "Dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut," ujar Jokowi, Jumat (7/10). (OL-16)
Insentif tersebut bisa menjadi katalis transformasi sistemik, mulai dari peningkatan daya beli masyarakat, pembangunan industri hijau, hingga fondasi ekonomi rendah karbon di masa depan.
Program ini tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga bertujuan memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas.
Pimpinan DPR diklaim telah mengetahui nama calon bubes tersebut. Tetapi sosok itu belum bisa diungkap ke publik.
Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak antikritikĀ terhadap pendapat publik. Pemerintah terbuka dan siap memperbaiki diri jika mendapat kritik dari publik.
Nasir juga mengapresiasi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang legawa dengan putusan Presiden Prabowo.
DIM RUU KUHAP tersebut sehingga hanya tinggal menunggu pembahasan selanjutnya bergulir di parlemen.
Putaran baru perundingan antara Iran dan Inggris, Prancis, dan Jerman akan berfokus pada isu nuklir dan pencabutan sanksi anti-Iran
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengecam sanksi dari Inggris, Australia, Kanada, dan negara lain terhadap dua menteri Israel yang dituduh menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.
Rika menambahkan bahwa dengan pemindahan 100 narapidana ini, maka total lebih dari 700 warga binaan berisiko tinggi telah diberi sanksi pemindahan ke Nusakambangan.
Denda hingga 20.000 riyal Arab Saudi (Rp89,5 juta) akan dikenakan kepada individu yang kedapatan melaksanakan atau mencoba melaksanakan haji tanpa izin.
Budi mengatakan, penggunaan mobil dinas untuk mudik merupakan pelanggaran aturan dan kode etik yang berlaku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved