Tragedi Kanjuruhan, PSSI: Kami Tidak Lempar Tanggung Jawab

JURU bicara PSSI untuK kasus Tragedi Kanjuruhan, Ahmad Riyadh mengatakan PSSI tidak lempar tanggung jawab atas tragedi tersebut seperti yang disampaikan Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Mahfud MD. Menurutnya, aturan yang ada di federasi memang membebaskan PSSI dari tanggung jawab atas terjadinya insiden di pertandingan.

"Kami sudah berikan dokumen regulasi sampai dokumen pendirian PSSI. Kalau Pak Mahfud menginterpretasikannya seperti itu ya silakan. Yang jelas kami sudah jelaskan ini aturannya dalam setiap pertandingan. Tinggal dibuktikan akan nanti siapa yang bertanggung jawab," kata Ahmad Riyadh saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (12/10).

Riyadh menjelaskan, PSSI menerima masukan-masukan dari para pihak termasuk saran dan rekomendasi yang diberikan TGIPF untuk memperbaiki sepak bola Indonesia.

Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan ada pihak yang saling lempar tanggung jawab atas Tragedi Kanjuruhan. Hal itu membuktikan penyelenggaran sepak bola nasional kacau. Dia mengaskan aturan-aturan formal milik PSSI, LIB, panitia pelaksana dan broadcaster tidak bisa dipegang sebagai acuan dalam pemeriksaan.

"PSSI bilang tanggung jawab sudah ke LIB. LIB bilang ke panpel. Panpel dan broadcaster juga saling lempar. Macam-macamlah. Semua berlindung di aturan formal masing-masing. Padahal aturan formal itu terasa tidak sesuai dengan aturan substansial," ujar Mahfud.

Pakar hukum olahraga, Eko Noer Kristiyanto mengatakan aturan-aturan yang disampaikan untuk berlindung sebagai pihak yang bertanggung jawab adalah aturan komunitas termasuk PSSI dan FIFA. Hal itu tidak bisa dijadikan pijakan atas tanggung jawab terhadap tragedi yang menimbulkan banyak korban jiwa.

"Aturannya kan selama ini seperti itu. FIFA menyerahkan ke AFC, lalu AFC ke federasi, federasi ke operator dan operator ke panpel. Itu aturan mereka memang seperti itu termasuk yang dibuat FIFA. Kalau logika tanggung jawab, bukan hanya ke panpel, FIFA juga kena, AFC apalagi PSSI," kata Eko.

Eko menjelaskan, saat ini ada aturan nasional dalam hal ini hukum pidana yang masih terus berjalan. Untuk itu, Eko menyerahkan agar kasus ini bisa diungkap secara transparan untuk menghukum siapa yang paling bertanggung jawab atas Tragedi Kanjuruhan.

"Biarlah polisi atau penyidik nanti yang melihat dari sisi hukum pidana. Bedakan antara tanggung jawab dengan dengan pertanggungjawaban pidana," jelasnya. (OL-15)