Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan aparat penegak hukum jaksa di Banten dan Jakarta.
Pada operasi tangkap tangan itu, lembaga antirasuah menyita uang tunai sebesar Rp900 juta disita sebagai barang bukti.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain menyita uang tunai sebagai barang bukti, lembaga antirasuah itu juga menangkap sembilan orang dalam perkara itu.
Sembilan orang yang ditangkap diperiksa intensif di gedung KPK. Meski demikian, KPK belum menetapkan status sembilan orang tersebut.
"Status hukumnya bagaimana, termasuk kronologi atau konstruksi perkara, kami akan sampaikan secara lengkap," ujar Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (18/12).
Dari sembilan orang yang ditangkap, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa salah satunya berprofesi sebagai jaksa.
"Ada oknum jaksa," kata Fitroh Rohcahyanto.
Status hukum yang ditangkap akan diputuskan oleh KPK dalam waktu 1x24 jam. Budi menyampaikan bahwa selain jaksa sebagai penegak hukum, ada dua pengacara yang ikut diamankan KPK dalam OTT tersebut. Sedangkan enam orang lainnya merupakan pihak swasta.
Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang, Provinsi Banten mengatakan masih mencari informasi terkait kabar penangkapan jaksa dalam OTT KPK.
"Kami masih mencari tahu kebenaran terkait informasinya, karena di medsos banyak sekali infonya yang belum resmi khususnya untuk kutipan yang KPK soal OTT," kata Kasubsi II Bidang Intelijen Kejari Kabupaten Tangerang Ilham Mauludy di Tangerang, Kamis (18/12). (Ant/H-4)
Riyoso dianggap sebagai sosok kunci karena memegang jabatan strategis dan memiliki peran sentral dalam pemerintahan Sudewo sejak 2025.
Apakah itu wujud pelampisan dendam atau strategi dalam menghadapi kasusnya? Atau, dia sekadar cari panggung dan menarik simpati?
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Kasus ini menjadi sorotan tajam lantaran melibatkan konflik agraria antara warga sipil dan entitas pengelola aset negara yang berakhir pada dugaan praktik rasuah di meja hijau.
Pembinaan dan peringatan untuk menjauhi praktik korupsi selalu disampaikan kepada seluruh jajaran di bawah naungan PT Bandung.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
OTT ini terjadi pada Kamis, 5 Februari 2026, malam. KPK menyita ratusan juta atas penangkapan ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi kembali gelar OTT di Jakarta dan Kalimantan Selatan. Sejumlah pihak diamankan, kasus masih dalam pendalaman.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
KPK menggelar operasi tangkap tangan di Madiun dan menangkap 15 orang, termasuk Wali Kota Madiun. Sejumlah pihak dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Kejaksaan Agung dilaporkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap empat orang, satu pejabat di Kejaksaan Negeri, dua orang pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta dan Setwan DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved