Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperbarui data jumlah pihak yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar sejak Rabu (17/12) kemarin. Hingga saat ini, total sembilan orang telah ditangkap dalam operasi senyap yang berlangsung di dua lokasi berbeda.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik tidak hanya melakukan penangkapan di wilayah Banten, tetapi juga merambah ke wilayah Jakarta.
“Tim mengamankan sejumlah sembilan orang di wilayah Banten dan Jakarta,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/12).
Lebih lanjut, Budi merinci latar belakang para pihak yang terjaring operasi tersebut. Salah satu yang menjadi sorotan adalah keterlibatan unsur aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam kasus ini.
“Diantaranya satu merupakan aparat penegak hukum (jaksa), dua merupakan penasihat hukum, dan enam lainnya merupakan pihak swasta,” ujar Budi.
Saat ini, sembilan orang tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami konstruksi perkara dan dugaan suap yang terjadi. KPK berkomitmen akan memberikan penjelasan lebih detail setelah seluruh rangkaian penyelidikan tertutup ini rampung.
“Nanti kami akan sampaikan secara lengkap pada kesempatan berikutnya,” ucap Budi.
Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak tersebut. Pengumuman resmi mengenai status tersangka serta kronologi perkara dijadwalkan akan disampaikan melalui konferensi pers malam ini atau esok pagi. (Can/P-2)
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
KPK ungkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari patok fee proyek 10-15% dari total anggaran Rp91,13 Miliar di Dinas PUPRPKP.
integritas tidak muncul secara instan ketika seseorang memasuki lembaga penegak hukum.
Jaksa Muhammad Arfian sampaikan permohonan maaf ke Komisi III DPR RI terkait kesalahan tuntutan mati kasus Sea Dragon Batam. Simak tanggapan Habiburokhman.
Menko Yusril Ihza Mahendra meminta JPU tidak ajukan kasasi atas vonis bebas Delpedro Marhaen dkk. Yusril tegaskan aturan KUHAP baru dan hormati independensi hakim
Menanggapi rencana pihak Nadiem yang ingin melaporkan saksi Jumeri ke polisi, Boyamin menilai hal tersebut sebagai strategi untuk memengaruhi saksi-saksi lainnya.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menangkap dua orang terduga pelaku penipuan dan perintangan penyidikan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (9/1).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved