Jimly Usulkan Peraturan Pemerintah Terkait Penempatan Polri di Instansi Luar

Mahfud MD: Komisi Reformasi Polri bukan Lembaga Penyelesaian Kasus!

Komisi Percepatan Reformasi Polri masih dalam tahap menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga jurnalis.

Mahfud MD Soroti Disfungsi dan Praktik Transaksional dalam Reformasi Polri

Kritik tajam juga diarahkan pada dugaan praktik pungutan liar dalam jenjang pendidikan kepolisian.

Muncul Usulan Kementerian Keamanan Nasional dan Perubahan Cara Penunjukan Kapolri

FINH mengusulkan reposisi kelembagaan Polri agar tidak lagi berada langsung di bawah Presiden, melainkan menjadi bagian dari struktur Kementerian Keamanan Nasional.

Komisi Percepatan Reformasi Polri Siapkan Rekomendasi Kebijakan untuk Presiden

Komite telah mengidentifikasi berbagai persoalan mendasar yang kemudian dikerucutkan menjadi beberapa opsi kebijakan.

Jimly: Putusan MK Akhiri Penugasan Personel Polri di Luar Korps

Komitmen tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.

Pemerintah Dinilai Siapkan PP untuk Perkuat Legalitas Perpol 10/2025

Penerbitan PP tersebut bukan sekadar urusan administratif, melainkan sebuah bentuk dukungan politik yang nyata terhadap regulasi yang diterbitkan oleh Kapolri.

Perpol 10 Tahun 2025 harus Dibahas secara Rasional

BEM Nusantara menilai Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 perlu dibaca dalam kerangka hukum tata negara dan administrasi pemerintahan.

Penerbitan PP Dinilai Beri Kepastian Hukum dan Akhiri Polemik Perpol 10/2025

Dengan payung hukum yang kuat, diharapkan tidak ada lagi kebingungan di lapangan terkait penugasan anggota Polri.

Kontroversi Perpol di Tengah Upaya Mereformasi Polri

Listyo menilai perpol itu sejakan dengan putusan MK. Eksekutif terkesan mengabaikan Polri duduki jabatan sipil. Polisi yang menduduki jabatan sipil harus pensiun dini.

Pengamat Sebut PP Perpol 10/2025 Berikan Kepastian Hukum dan Akhiri Multitafsir

PP tersebut nantinya akan mengatur mekanisme penugasan secara terukur, mulai dari kriteria kompetensi, seleksi yang transparan, hingga batasan waktu penugasan.

Penerbitan PP Dianggap Gagal Sentuh Akar Persoalan Perpol

Perpol 10/2025 adalah produk hukum yang tidak sesuai, mengabaikan atau bentuk pembangkangan terhadap Putusan MK

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia