Otto Hasibuan: Pemberian Rehabilitasi Kasus ASDP bukan Intervensi Hukum

PEMBERIAN hak rehabilitasi oleh Presiden Prabowo Subianto kepada tiga terdakwa kasus dugaan korupsi ASDP dinilai sebagai pelaksanaan kewenangan konstitusional, bukan intervensi hukum. 

Pandangan itu disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Otto Hasibuan setelah memenuhi panggilan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta.

“Bapak Presiden tidak mau terjadi ada orang yang tidak bersalah dihukum, dan tidak mau juga ada orang yang bersalah bebas,” ujar Otto menanggapi kritik Indonesian Corruption Watch (ICW) terkait potensi preseden buruk dari pemberian rehabilitasi tersebut, Jumat (29/11).

Baca juga : Detik-Detik Ira Puspadewi akan segera Menghirup Udara Bebas seusai Diberi Rehabilitasi

Otto menegaskan bahwa langkah Presiden telah berlandaskan hak prerogatif yang diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 sehingga tidak melanggar aturan dan konstitusi. 

“Presiden memiliki kewenangan memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Kewenangan ini jelas dijamin konstitusi,” katanya.

Ia juga menyebut bahwa pertimbangan Presiden dalam memberikan rehabilitasi tidak selalu harus disampaikan ke publik. 

Baca juga : Masih Ada Kasus Korupsi ASDP yang Diusut KPK, Mau Direhabilitasi juga?

“Konstitusi mengatakan bahwa Presiden memperhatikan, memberikan rehabilitasi. Pertimbangan ini tentunya hanya Presiden yang tahu apa sebabnya dia memberikan itu,” ujarnya.

Menurut Otto, Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga rasa keadilan masyarakat dalam diskusi yang berlangsung di Istana. Ia menilai keputusan tersebut bukan bentuk pelemahan proses hukum, tetapi pelaksanaan kewajiban konstitusional Presiden.

Otto turut menjelaskan perbedaan antara rehabilitasi yuridis dan rehabilitasi konstitusional. Rehabilitasi yuridis diputuskan oleh pengadilan untuk memulihkan nama baik seseorang yang terbukti tidak bersalah, sementara rehabilitasi konstitusional merupakan hak eksklusif Presiden.

“Jadi, saya kira jauh dari intervensi. Justru Presiden melaksanakan hak dan kewajiban konstitusional yang dipandangnya tepat dan benar untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegas Otto.

Sebelumnya, dinamika kasus ini juga bersinggungan dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan merehabilitasi tiga terdakwa dalam perkara dugaan korupsi Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT JN oleh ASDP pada 2019-2022. 

Tiga terdakwa itu adalah mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi, Direktur Komersial dan Pelayanan Muhammad Yusuf Hadi, serta Direktur Perencanaan dan Pengembangan Harry Muhammad Adhi Caksono.

“Alhamdulillah, Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (25/11). (Dev/P-2)