Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia (AMSI) mendukung Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) terus mengungkap kasus-kasus korupsi berskala besar serta memulihkan aset negara. Aksi damai mahasiswa diikuti perwakilan dari 10 kampus, antara lain UIN Jakarta, Institut STIAMI, Universitas BSI, Universitas Bung Karno, Universitas Ibnu Chaldun, Universitas Nasional, Universitas Nusa Mandiri, dan kampus lainnya.
Para mahasiswa menyerahkan simbol dukungan berupa pedang samurai, tameng, dan nasi tumpeng kepada pihak Kejaksaan Agung yang diterima oleh Aliansah, Kepala Bidang Penerangan Hukum. Koordinator Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia, Farhan, mengatakan bahwa mahasiswa mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung dan Jampidsus dalam pemberantasan korupsi.
“Pada hari ini kami hadir memberikan dukungan penuh. Kami berada di belakang kejaksaan untuk memberantas seluruh tindak korupsi yang ada di Indonesia,” ujar Farhan melalui keterangannya, Selasa (11/11).
Sepanjang periode 2023–2024, Jampidsus Kejagung menangani perkara pidana khusus, termasuk kasus-kasus strategis yang berdampak langsung pada perekonomian nasional. Penegakan hukum tidak hanya menyasar individu, tetapi juga korporasi besar serta jaringan bisnis yang merugikan negara.
Berdasarkan capaian kinerja terbaru, total kerugian negara yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung mencapai ratusan triliun rupiah. Penindakan dilakukan melalui penetapan tersangka, penyitaan aset, pemblokiran rekening, pengamanan aset bergerak dan tidak bergerak, serta upaya pemulihan keuangan negara (asset recovery).
Beberapa kasus strategis yang berhasil ditangani antara lain kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk yang mrlibatkan Harvey Moeis serta sejumlah pihak lainnya. Kerugian negara mencapai Rp 300 triliun. Lalu, lasus korupsi dan TPPU PT Duta Palma Group yang melibatkan Surya Darmadi dan anaknya Cheryl Darmadi. Kerugian keuangan negara dan perekonomian mencapai Rp104,1 triliun.
Ketiga, kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina yang menyeret M. Kerry Adrianto Riza serta saudagar minyak Riza Chalid. Kerugian negara dan perekonomian mencapai Rp285,1 triliun. Lalu, kasus ekspor CPO yang melibatkan Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group dengan kerugian negara mencapai Rp18,3 triliun.
Selain penindakan pidana, Kejaksaan Agung melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) pada 2023 menyelamatkan keuangan negara Rp 74,7 triliun dan pemulihan aset Rp 10,4 triliun. Periode 1 Januari 2024 – 30 April 2025 penyelamatan lebih dari Rp 5 triliun, melalui penyelesaian 1.015 perkara litigasi dan 19.985 perkara non-litigasi.
Sementara itu, Kepala Bidang Penerangan Hukum Aliansah menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan Agung tetap berkomitmen bekerja secara profesional.
“Kami berterima kasih atas dukungan yang diberikan. Kejaksaan dan Jampidsus akan bekerja profesional dalam menjalankan tugas penegakan hukum,” kata Aliansah. (E-3)
Berdasarkan asas Lex Favor Reo, jika terjadi perubahan perundang-undangan, maka aturan yang diberlakukan adalah yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.
Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, menekankan pentingnya mengejar aktor intelektual di balik penyelundupan 2 ton narkoba Kapal Sea Dragon.
Terdakwa Riva Siahaan mempertanyakan penggunaan bottom price dan metodologi perhitungan kerugian negara dalam pledoinya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Kejagung mendalami dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya. Lebih dari 30 saksi diperiksa dan 11 tersangka telah ditahan selama 20 hari.
Tiga terdakwa dalam kasus dugaan perintangan penegakan hukum terkait tiga perkara korupsi dituntut hukuman penjara antara 8 hingga 10 tahun.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Lord Mandelson dibebaskan dengan jaminan usai ditangkap atas dugaan pelanggaran jabatan terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved