Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia (AMSI) mendukung Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) terus mengungkap kasus-kasus korupsi berskala besar serta memulihkan aset negara. Aksi damai mahasiswa diikuti perwakilan dari 10 kampus, antara lain UIN Jakarta, Institut STIAMI, Universitas BSI, Universitas Bung Karno, Universitas Ibnu Chaldun, Universitas Nasional, Universitas Nusa Mandiri, dan kampus lainnya.
Para mahasiswa menyerahkan simbol dukungan berupa pedang samurai, tameng, dan nasi tumpeng kepada pihak Kejaksaan Agung yang diterima oleh Aliansah, Kepala Bidang Penerangan Hukum. Koordinator Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia, Farhan, mengatakan bahwa mahasiswa mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung dan Jampidsus dalam pemberantasan korupsi.
“Pada hari ini kami hadir memberikan dukungan penuh. Kami berada di belakang kejaksaan untuk memberantas seluruh tindak korupsi yang ada di Indonesia,” ujar Farhan melalui keterangannya, Selasa (11/11).
Sepanjang periode 2023–2024, Jampidsus Kejagung menangani perkara pidana khusus, termasuk kasus-kasus strategis yang berdampak langsung pada perekonomian nasional. Penegakan hukum tidak hanya menyasar individu, tetapi juga korporasi besar serta jaringan bisnis yang merugikan negara.
Berdasarkan capaian kinerja terbaru, total kerugian negara yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung mencapai ratusan triliun rupiah. Penindakan dilakukan melalui penetapan tersangka, penyitaan aset, pemblokiran rekening, pengamanan aset bergerak dan tidak bergerak, serta upaya pemulihan keuangan negara (asset recovery).
Beberapa kasus strategis yang berhasil ditangani antara lain kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk yang mrlibatkan Harvey Moeis serta sejumlah pihak lainnya. Kerugian negara mencapai Rp 300 triliun. Lalu, lasus korupsi dan TPPU PT Duta Palma Group yang melibatkan Surya Darmadi dan anaknya Cheryl Darmadi. Kerugian keuangan negara dan perekonomian mencapai Rp104,1 triliun.
Ketiga, kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina yang menyeret M. Kerry Adrianto Riza serta saudagar minyak Riza Chalid. Kerugian negara dan perekonomian mencapai Rp285,1 triliun. Lalu, kasus ekspor CPO yang melibatkan Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group dengan kerugian negara mencapai Rp18,3 triliun.
Selain penindakan pidana, Kejaksaan Agung melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) pada 2023 menyelamatkan keuangan negara Rp 74,7 triliun dan pemulihan aset Rp 10,4 triliun. Periode 1 Januari 2024 – 30 April 2025 penyelamatan lebih dari Rp 5 triliun, melalui penyelesaian 1.015 perkara litigasi dan 19.985 perkara non-litigasi.
Sementara itu, Kepala Bidang Penerangan Hukum Aliansah menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan Agung tetap berkomitmen bekerja secara profesional.
“Kami berterima kasih atas dukungan yang diberikan. Kejaksaan dan Jampidsus akan bekerja profesional dalam menjalankan tugas penegakan hukum,” kata Aliansah. (E-3)
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Tim kuasa hukum Martin Haendra Nata menegaskan bahwa seluruh tindakan kliennya dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina telah dijalankan sesuai prinsip GCG.
Anang mengajak masyarakat turut memantau semua proses RJ yang terjadi di Indonesia. Jika mengendus adanya transaksional, masyarakat diharap melapor.
Menurut Anang, perbedaan ini bukan masalah serius. Penyesuaian juga diyakini tidak akan lama.
Kejaksaan Agung membantah eksepsi Nadiem Makarim.
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Budi mengatakan, ada sejumlah orang yang perannya masih diulik penyidik dalam kasus ini. Mereka yang diawasi mulai dari pejabat sampai pihak swasta.
HH ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023
Jaksa AS mengungkap skema pengaturan skor besar-besaran di basket perguruan tinggi (NCAA). Melibatkan puluhan pemain dan taruhan hingga ratusan ribu dolar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved