Komisi Percepatan Reformasi Polri Dinilai Mendelegitimasi Kompolnas

PENGAMAT Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri justru menimbulkan persepsi negatif.

Menurutnya, komposisi anggota komisi yang didominasi unsur pemerintah dan mantan anggota Polri bukanlah langkah yang memperkuat reformasi, melainkan berpotensi mendelegitimasi Kompolnas yang selama ini menjadi pengawas eksternal kepolisian.

"Dengan komposisi seperti itu, malah bisa dipersepsi sebagai delegitimasi Kompolnas yang ada. Karena komposisinya alih-alih menguatkan peran masyarakat, tetapi justru didominasi mantan Polri," ujar Bambang saat dihubungi, Senin (10/11).

Baca juga : YLBHI Ragukan Komisi Reformasi Polri Bentukan Prabowo, Ini Alasannya

Dia menilai, pengumuman komite tersebut menjadi antiklimaks dari tuntutan reformasi yang selama ini diharapkan publik terhadap Polri. Menurutnya, jika pemerintah sungguh ingin melakukan reformasi menyeluruh, mestinya perwakilan masyarakat sipil lebih dominan, bukan justru pemerintah dan kepolisian itu sendiri.

Ia mengingatkan bahwa persoalan utama di tubuh Polri bukan hanya soal struktur, tetapi reformasi kultural yang belum berjalan. Hal itu terjadi karena tidak adanya mekanisme pengawasan yang benar-benar akuntabel dan konsisten.

"Komite reformasi Polri seharusnya membuat formula untuk memperbaiki struktur dan memperkuat pengawasan eksternal seperti Kompolnas, agar transformasi bisa berjalan cepat dan tepat sasaran," jelasnya.

Baca juga : Kompolnas Sebut Sinergi Polri, Komnas HAM dan KontraS Buktikan Transparansi Penemuan Identitas Farhan-Reno

Bambang juga menyoroti langkah Presiden yang menunjuk Kapolri aktif sebagai anggota komisi. Baginya, hal itu menandakan kuatnya posisi tawar Jenderal Listyo Sigit Prabowo sekaligus melemahkan independensi tim reformasi.

"Sulit rasanya diterima akal bahwa Komite Reformasi ini benar-benar independen dan memberikan rekomendasi yang objektif," kata Bambang.

Lebih jauh, ia mengaitkan langkah ini dengan kalkulasi politik kekuasaan menjelang Pemilu 2029. Posisi Polri yang strategis dalam peta politik nasional, menurutnya, membuat pemerintah cenderung mempertahankan status quo.

"Posisi Polri dalam politik itu sangat strategis, dan itu bisa dibaca sebagai indikasi adanya kepentingan kekuasaan untuk tetap mempertahankan posisi status quo Polri," ujarnya.

Bambang menilai arah reformasi Polri kini tergantung pada kemauan politik Presiden. Jika berpikir sebagai negarawan, maka reformasi sejati harus dijalankan untuk memperbaiki pondasi institusi demi masa depan bangsa.

"Tapi kalau berpikir sebagai Presiden yang mementingkan kekuasaan, tentu struktur Polri seperti saat ini akan dipertahankan karena sangat menguntungkan stabilitas politik kekuasaan," katanya. (Mir/P-3)