Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa dirinya tidak berada di bawah kendali Presiden ke-7 Joko Widodo sudah sepenuhnya tepat. Menurutnya, konstitusi memberi kewenangan penuh kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk berdiri sendiri.
“Beliau adalah Presiden, Kepala Negara yang berdiri sendiri, memiliki kewenangan dan menjalankannya dengan baik,” ujar Eddy di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (7/11).
Eddy meminta agar isu Prabowo dikendalikan Jokowi tidak lagi dibesar-besarkan, mengingat hal itu sudah diluruskan langsung oleh Presiden. Ia menekankan, hubungan baik antara Prabowo dan para presiden terdahulu justru menjadi hal positif dalam menjaga komunikasi dan pertukaran pengalaman kenegaraan.
“Hubungan baik itu sesuatu yang wajar dan produktif. Tapi kalau disebut dikendalikan, tentu tidak benar,” kata Eddy.
Sebelumnya, dalam peresmian pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, Rabu (6/11), Presiden Prabowo secara tegas menepis anggapan bahwa kebijakan pemerintahannya dipengaruhi oleh Jokowi.
“Saya bukan Prabowo yang takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi? Enggak ada itu,” tegasnya.
Eddy menilai pernyataan Prabowo itu mempertegas posisi Presiden yang berdaulat secara hukum dan politik sesuai amanat UUD 1945, serta menunjukkan kesinambungan hubungan antarpemimpin bangsa tanpa intervensi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved