Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani Joko Asmoro. Saksi itu dimintai keterangan soal proses penyelenggaraan haji khusus, dari sisi asosiasi.
“Asosiasi ini memayungi, mewadahi, para biro travel dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, hari ini.
Budi mengatakan, keterangan dari Joko dipakai penyidik untuk mendalami kasus dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). KPK menilai asosiasi ibadah haji dan umrah memiliki peran besar dalam pembagian kuota khusus.
“Penyidik tentunya mendalami bagaimana peran-peran, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh asosiasi dalam konteks apakah mengetahui bagaimana proses diskresi yang dilakukan oleh Kementerian Agama, terkait dengan kuota haji tambahan,” ucap Budi.
Joko sempat buka suara usai diperiksa penyidik KPK. Dia membantah mengenal eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.
“Saya tidak kenal dengan Pak Menteri (Yaqut), kan bukan era saya. Saya kan sudah era lama,” kata Joko di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Oktober 2025.
Joko diperiksa dari pukul 09.52 WIB sampai pukul 15.04 WIB, atau sekitar lima jam. Dia mengaku tidak mengetahui perkembangan perjalanan haji di Indonesia, karena sudah lama tinggal di Arab Saudi.
“Saya kan tinggal di Saudi, jadi tidak tahu banyak soal kondisi yang ada di Tanah Air. Kan sudah lama tidak jadi ketua dan saya tinggal di Saudi Arabia,” ucap Joko.
Joko enggan memerinci pertanyaan penyidik kepadanya. Saksi itu mengaku cuma diajak mengobrol oleh penyidik di ruang pemeriksaan.
“Tidak ditanya apa-apa, kita hanya ngobrol-ngobrol saja,” ujar Joko. (Can/P-1)
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus menggali kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama saat itu berperan dalam kebijakan pembagian kuota tambahan haji tahun 2024.
Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.
Fitroh enggan memerinci koleganya yang berbeda pendapat dalam kasus ini. Namun, perbedaan pandangan dalam penanganan perkara itu dinilai lumrah.
Ivan berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. KPK berharap eks pegawai di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah itu kooperatif.
PASCAPENETAPAN status tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen langsung kunjungi Pati.
Hak menentukan hasil akhir ini sering kali disalahgunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik atau materiil.
Transparansi di level daerah harus ditingkatkan secara radikal melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah.
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Berdasarkan catatan KPK, Endin Samsudin sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.03 WIB.
KETUA Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons kasus Bupati Pati Sudewo yang menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved