KPK Akan Koordinasi dengan Kemenkum Usai Tannos Ajukan Penangguhan Penahanan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Hukum (Kemenkum) usai buronan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E), Paulus Tannos meminta penangguhan penahanan kepada Pemerintah Singapura.

“KPK akan berkoordinasi dengan Kemenkum tentunya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, pada Senin (6/2).

Lebih lanjut Budi mengatakan bahwa KPK dan Pemerintah Indonesia menginginkan proses penanganan ataupun penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif, termasuk terhadap kasus yang melibatkan Paulus Tannos.

Baca juga : Paulus Tannos Pernah Bertemu KPK pada 2024, tapi tak Ditahan

“Kita semua juga tentunya menginginkan bahwa proses proses penanganan ataupun penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif," kata Budi. 

Sementara itu, Budi mengatakan bahwa KPK mengapresiasi langkah Kemenkum yang terus berkolaborasi dengan Pemerintah Singapura, dan menyampaikan progres terkait Paulus Tannos.

“KPK mengapresiasi langkah kemenkum yang terus berprogres dengan berkolaborasi bersama pemerintah Singapura dan KPK akan berkoordinasi dengan Kemenkum,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Kementerian Hukum mengumumkan bahwa sidang mengenai proses ekstradisi Paulus Tannos di pengadilan Singapura akan berlangsung pada 23-25 Juni 2025 mendatang. (Dev/P-1)