Paulus Tannos Pernah Bertemu KPK pada 2024, tapi tak Ditahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata pernah memeriksa buronan Paulus Tannos pada 2024. Namun, dia berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan rasuah pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

“Request-nya, permintaannya adalah itu, dan untuk tersangka butuh persyaratan lain yang harus dipenuhi pada saat itu,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 4 Februari 2025.

Tessa mengatakan, pemeriksaan dilakukan di Singapura. Saat itu, penangkapan tidak bisa dilakukan, meski Tannos buron, dan sudah di depan mata penyidik.

Baca juga : Penangkapan Paulus Tannos Momentum KPK untuk Kembali Garang

“Yang memungkinkan untuk segera dipenuhi adalah pemeriksaan sebagai saksi, dan itu sudah dilakukan,” ucap Tessa.

Tessa mengatakan, penahanan saat itu tidak bisa dilakukan karena perbedaan wilayah dan aturan hukum. Kewenangan KPK tidak berlaku di Singapura.

“Penegak hukum melakukan tindakan hukum di negara orang, dia sendiri yang melakukan, itu melanggar,” ujar Tessa.

Baca juga : Eks Penyidik KPK Ceritakan Hambatan Penangkapan Paulus Tannos

Tak lama setelahnya, KPK meminta Mabes Polri menyurati otoritas penegak hukum Singapura untuk melakukan penangkapan. Hasilnya, upaya paksa dilakukan, dan Tannos kini sedang dalam proses ekstradisi ke Indonesia.

Paulus Tannos ditangkap oleh otoritas penegak hukum di Singapura pada 17 Januari 2025. Kini, Indonesia tengah mengupayakan pemenuhan berkas yang dibutuhkan untuk mengekstradisi dia.

Pemulangan Tannos diusahakan oleh KPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Hukum. Buronan itu diketahui memiliki kewarganegaraan ganda.

Tannos merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Selain dia, eks anggota DPR Miryam S Haryani juga menjadi tersangka.

Miryam dan Tannos Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor? sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Can/P-2)