Penangkapan Paulus Tannos Momentum KPK untuk Kembali Garang

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong untuk menuntaskan kasus penangkapan Paulus Tannos yang merupakan tersangka dan buronan KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E).

Pengajar hukum pidana pada Universitas Trisakti Azmi Syahputra menuturkan masyarakat menanti gebrakan KPK sekaligus tindakan nyata yang berkualitas atas penegak hukum kepada Paulus Tannos.

“Ini momentum KPK dimana Publik merindukan KPK yang berani, tidak tebang pilih, dan berstandar integritas,” tegas Azmi kepada Media Indonesia, Minggu (2/2).

Baca juga : Eks Penyidik KPK Ceritakan Hambatan Penangkapan Paulus Tannos

Tannos yang terciduk di Singapura bisa menjadi pintu masuk bagi KPK untuk tuntaskan pekerjaan rumah, dan berani mengenakan hukuman yang lebih berat.

Saat ini, kata Azmi, KPK harus fokus untuk segera mengupayakan penyelesaian perkara pokok terkait korupsi KTP-E.  

Sehingga, Azmi menuturkan utang perkara ini dibayar tuntas dengan segera  disidangkan di pengadilan serta sanksi  pidana dan pidana tambahan maksimal termasuk menjadi faktor pemberatan hukuman yang maksimal.

Baca juga : Paulus Tannos Diketahui Punya Paspor Guinea Bissau

“Jaksa KPK harus dapat memformulasikan dakwaan dengan berbagai pasal berlapis atau termasuk memetakan perbuatan berlanjut,” ujarnya.

Azmi menuturkan Tannos tak hanya dikenakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Azmi menerangkan  Tannos harus dikenakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tindak pidana perintangan penyidikan, termasuk dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukannya.

Sebelumnya, KPK bakal memenuhi permintaan dari pemerintah Singapura sebagai tindak lanjut jaminan ekstradisi Paulus Tannos yang kini tengah diupayakan. Pemerintah Singapura meminta Indonesia menyidangkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP Elektronik (KTP-E).

“Salah satu hal yang diinginkan dari pihak Singapura adalah jaminan bahwa yang bersangkutan pasti disidangkan atau didakwa,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Jumat (31/1). (Z-9)