Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
SEKRETARIS Universitas Gadjah Mada, Andi Sandi menegaskan UGM tidak melakukan koordinasi langsung dengan Joko Widodo maupun timnya selama proses hukum berlangsung.
Hal itu, ujarnya, dilakukan karena proses tersebut ditujukan kepada institusi, bukan pribadi, sehingga seluruh respons disampaikan melalui jalur formal kelembagaan. Tidak ada alasan khusus di balik tidak adanya komunikasi langsung, selain komitmen untuk mengikuti prosedur resmi yang berlaku.
Dikatakan UGM tetap menjaga independensi dan akuntabilitasnya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menjunjung tinggi prinsip keilmuan dan ketertiban hukum. “Permintaannya pun langsung ke institusi, maka kami penuhi sesuai prosedur,” tegas Andi Sandi.
Dengan berbagai penjelasan ini, kata Sandi, UGM berharap publik memahami bahwa institusi ini menjalankan perannya dalam koridor hukum dan integritas akademik.
Komitmen ini sekaligus mencerminkan prinsip UGM sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya unggul dalam pendidikan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan transparansi.
Semua proses hukum yang melibatkan UGM akan dihadapi dengan kepala tegak dan tata cara yang konstitusional, sesuai amanat akademik dan etika kelembagaan. “Kami akan selalu siap untuk memberikan keterangan apabila ada permintaan resmi dari aparat penegak hukum,” tutup Andi Sandi.(P-1)
TERPIDANA Bambang Tri Mulyono mengajukan peninjauan kembali (PK) atas proses peradilan kasus penyebaran berita bohong tentang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
SIDANG gugatan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi menggunakan e-court sehingga tidak diperlukan kehadiran para pihak secara fisik
Polda Metro Jaya menyelidiki kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sudah 49 saksi diperiksa
Polda Metro Jaya didesak segera meningkatkan kasus ijazah palsu Jokowi ke tahap penyidikan dan segera menetapkan tersangka.
Kuasa Hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Yakup Hasibuan, mengungkapkan alasan enggan menunjukkan ijazah asli kliennya ke publik ataub pihak yang menuduh ijazah palsu
TERPIDANA Bambang Tri Mulyono mengajukan peninjauan kembali (PK) atas proses peradilan kasus penyebaran berita bohong tentang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
POLDA Metro Jaya melakukan penyelidikan terkait laporan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Polisi telah melakukan klarifikasi terhadap pihak SMAN 6 Surakarta
Sandi juga menyebutkan kemungkinan dirinya sudah selesai diperiksa terkait peristiwa ini karena dirinya telah menyerahkan semua bukti-bukti melalui diska lepas kepada penyidik.
PAKAR Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyebut bahwa seharusnya perkara dugaan ijazah palsu Jokowi diteruskan sampai ranah pengadilan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved