Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI menegaskan bahwa ijazah sarjana milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), adalah asli. Kepastian ini diperoleh setelah dokumen tersebut diuji di laboratorium forensik (labfor) dan dibandingkan dengan ijazah milik tiga rekan seangkatannya.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, menjelaskan bahwa ijazah asli atas nama Joko Widodo memiliki nomor 1120 dengan NIM 1681KT dari Fakultas Kehutanan UGM, bertanggal 5 November 1985.
"Yang telah diuji secara laboratoris berikut sampel pembanding dari tiga rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM," kata Djuhandani dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/5).
Pengujian forensik dilakukan menyeluruh, meliputi bahan dan pengaman kertas, teknik pencetakan, tinta tulisan tangan, cap stempel, hingga tinta tanda tangan dekan dan rektor. Hasilnya, seluruh unsur dalam dokumen ijazah Jokowi asli dan identik dengan dokumen pembanding.
"Maka, antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama," ungkap Djuhandani.
Setelah uji forensik selesai, penyidik Dittipidum Bareskrim Polri menggelar perkara pada Rabu, 21 Mei 2025. Hasilnya, aduan masyarakat (Dumas) yang diajukan Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Eggi Sudjana, dinyatakan tidak mengandung unsur tindak pidana.
Djuhandani menekankan bahwa penyelidikan ini bukan sekadar menindaklanjuti aduan, melainkan juga bertujuan memberikan kejelasan kepada masyarakat berdasarkan bukti-bukti yang objektif.
Ia juga menambahkan bahwa Polri akan terus mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional demi kelancaran pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto
"Kita bantu pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Bapak Prabowo melaksanakan pembangunan, di mana kita ketahui bersama kebersamaan seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah yang ada saat ini, kita mendukung pembangunan guna tercapainya apa yang kita dambakan menjadi negara yang makmur, sejahtera, dan aman," pungkas Djuhandani. (P-4)
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KIP Pusat memutuskan bahwa ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka setelah mengabulkan sengketa informasi yang dimohonkan Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi.
Eks Wakapolri Oegroseno bersaksi di sidang ijazah Jokowi di PN Surakarta. Ia soroti perbedaan kacamata, bentuk telinga, hingga hidung pada foto ijazah UGM.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Integrasi data layanan kesehatan menjadi bagian dari ekosistem respons kebencanaan berbasis pengetahuan yang dikembangkan untuk pengambilan keputusan kesehatan yang lebih tepat sasaran.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
EKSPLOITASI seksual anak di ruang digital kian mengkhawatirkan dengan maraknya manipulasi konten seksual berupa foto dan video melalui fitur kecerdasan buatan atau AI misalnya lewat Grok.
“Pemilihan lokasi pemasangan EWS didasarkan pada kejadian banjir susulan akhir tahun 2025 di Desa Lampahan Timur,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved