Benarkah Putusan KIP Soal Ijazah Jokowi Sebagai Kemenangan Hak Publik?

Komisi Informasi Pusat (KIP) secara resmi membacakan putusan sengketa informasi terkait dokumen akademik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, pada Selasa (10/3/2026). Dalam putusan perkara nomor 055/X/KIP-PSI/2025, Majelis Komisioner menyatakan bahwa sebagian besar dokumen studi Joko Widodo di Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah informasi publik yang bersifat terbuka.

1. Kemenangan Transparansi Informasi

Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) yang terdiri dari Leony Lidya, Lukas Luwarso, dan Herman, menilai putusan ini sebagai langkah maju bagi demokrasi di Indonesia. Menurut mereka, akses terhadap dokumen akademik pejabat publik adalah bagian dari hak masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap integritas pemimpinnya.

"Ini adalah kemenangan publik. Putusan ini membuktikan bahwa tidak ada informasi yang boleh disembunyikan jika berkaitan dengan jabatan publik, terutama dokumen yang menjadi dasar legitimasi kepemimpinan seseorang," ujar Lukas Luwarso di Gedung KIP, Jakarta.

Riwayat Akademik di Universitas Gadjah Mada (UGM)

Berdasarkan data resmi Universitas Gadjah Mada, Joko Widodo tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan angkatan 1980. Ia menempuh pendidikan selama lima tahun dan dinyatakan lulus pada 5 November 1985.

Program Studi: Kehutanan (Teknologi Hasil Hutan).

Judul Skripsi: *"Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta"*.

Dosen Pembimbing: Ir. Kasmudjo.

2. Rincian Dokumen yang Dinyatakan Terbuka

Berdasarkan amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Komisioner Rospita Vici Paulyn, terdapat tujuh jenis dokumen yang kini berstatus terbuka bagi publik:

Dokumen Akademik	Status Putusan KIP
Salinan Ijazah Terlegalisasi	TERBUKA
Transkrip Nilai & KHS	TERBUKA
Laporan KKN & Skripsi	TERBUKA
Buku Wisuda & SK Yudisium	TERBUKA
Ijazah Fisik Asli	DIKECUALIKAN (Privat)

Informasi Gain: Putusan ini menegaskan bahwa meskipun ijazah fisik asli adalah hak privasi pemilik, namun salinan dan rekam jejak akademik (seperti KRS dan laporan KKN) di bawah naungan universitas negeri adalah informasi yang wajib dibuka jika ada permohonan sengketa yang sah.

3. Implikasi Bagi Pejabat Publik di Masa Depan

Putusan ini tidak hanya berdampak pada sosok Joko Widodo, tetapi juga menciptakan standar baru bagi seluruh pejabat publik di Indonesia. Dengan adanya preseden hukum ini, setiap warga negara memiliki jalur legal untuk memverifikasi latar belakang pendidikan calon pemimpin tanpa harus terbentur aturan internal universitas yang seringkali dianggap tertutup.

FAQ: Pertanyaan Terkait Putusan KIP

Apakah masyarakat bisa langsung meminta salinan ijazah ke UGM?
Ya, namun tetap harus mengikuti prosedur permohonan informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008. UGM sebagai badan publik wajib memberikan informasi tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Mengapa ijazah asli tidak ikut dibuka?
Majelis KIP menilai ijazah asli merupakan dokumen personal yang dipegang oleh individu. Dokumen yang dikuasai oleh universitas (badan publik) adalah salinan dan catatan akademiknya, sehingga itulah yang menjadi objek keterbukaan informasi.

Kesimpulan

Kemenangan publik yang disuarakan oleh Bonjowi melalui putusan KIP 2026 ini menandai berakhirnya era kerahasiaan dokumen akademik pejabat negara. Transparansi ini diharapkan dapat meminimalisasi kegaduhan politik di masa depan terkait isu ijazah dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan serta penyelenggara negara.