Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BARESKRIM Polri akan berkoordinasi dengan Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan yang melibatkan Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya.
Koordinasi ini dilakukan setelah penyelidikan terhadap dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo resmi dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana. Selain itu Bareskrim memastikan soal keaslian Ijazah Jokowi.
"Terkait proses hukum adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/5).
Meski demikian, Djuhandhani menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang kini ditangani Polda Metro Jaya. Ia meyakini penyelidikan akan berjalan secara profesional dan transparan.
"Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling melapor, kita penuhi semua, pelayanan kita pada masyarakat tetap kita penuhi semua," pungkasnya.
Sebelumnya, laporan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi dilayangkan oleh Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Eggi Sudjana. Ia menuduh Presiden Jokowi memiliki ijazah palsu dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Namun setelah dilakukan pendalaman, termasuk uji laboratorium forensik terhadap dokumen pembanding, polisi menyatakan ijazah tersebut asli atau identik dengan ijazah pembanding rekan satu angkatan. Laporan tersebut dinyatakan tidak mengandung unsur pidana.
Di samping itu, Jokowi melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan. Kelima orang tersebut adalah mantan Menpora Roy Suryo, Eggi Sudjana, ahli digital forensik Rismon Sianipar, dr. Tifauziah Tyassuma, dan Kurnia Tri Royani.
Laporan tersebut didaftarkan pada Rabu, 30 April 2025, dengan dugaan pelanggaran Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta Pasal 27A, 32, dan 35 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (P-4)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) diagendakan akan menjalani pemeriksaan di Polres Solo hari ini, Rabu (23/7) terkait kasus ijazah.
ROY Suryo Cs mendatangi Polda Metro Jaya terkait dengan tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), pada Senin (21/7).
Biro Wassidik Polri belum membeberkan hasil gelar perkara khusus atas kasus dugaan ijazah palsu Jokowi di Bareskrim Polri. Gelar khusus yang dilaksanakan Rabu (9/7).
Roy Suryo menyerahkan hasil analisisnya terkait ijazah Jokowi dalam gelar perkara khusus.
Roy Suryo memaparkan hasil analisa terhadap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam gelar perkara khusus. Roy menyebutkan ijazah Jokowi tidak identik dengan tiga ijazah pembanding
PAKAR Telematika, Roy Suryo telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) soal tudingan ijazah palsu.
Ade Ary mengatakan, proses penyelidikan tersebut juga mengacu pada hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Ia menegaskan, proses tersebut masih membutuhkan waktu.
Andi Sandi menegaskan UGM tidak melakukan koordinasi langsung dengan Joko Widodo maupun timnya selama proses hukum berlangsung.
Polda Metro Jaya menyebutkan proses penyelidikan terhadap laporan polisi tentang kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) masih berjalan.
Saat dikonfirmasi terkait alasan saksi RHS tidak hadir, Ade Ary menyampaikan yang bersangkutan tidak menjelaskan secara rinci.
Kepastian ijazah Jokowi asli setelah dokumen tersebut diuji di laboratorium forensik (labfor) dan dibandingkan dengan ijazah milik tiga rekan seangkatannya.
Eggi Sudjana selaku pelapor kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved