Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar partai politik (parpol) mendapatkan dana besar dari APBN. Partai NasDem klaim telah menyuarakan sejak lama agar parpol mendapat dana yang proporsional dari negara.
"Sudah sejak lama kami menyuarakan agar partai diberi dana yang proporsional dalam menjalankan program-programnya, untuk ikut serta meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim kepada Metrotvnews.com melalui keterangan tertulis, hari ini.
Taslim mengatakan saat ini parpol mendapat dana di bawah standar. Dia harap parpol diberi bantuan keuangan Rp10 ribu per surat suara sah. "Keadaan sekarang betul-betul dibawah standar partai setidak-tidaknya diberi dana APBN Rp10.000 per suara," jelas dia.
Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik mengatur pemberian bantuan keuangan tahunan kepada partai politik sebesar Rp1.000 per surat suara sah yang diperoleh pada pemilihan legislatif DPR.
Taslim mempersilahkan dibuat aturan mengenai pemberian dana dari APBN untuk parpol. Sanksi yang tegas hingga proses audit juga perlu dicantumkan, agar penggunaan dana sesuai aturan.
"Kalau partai diberi dana APBN, silahkan dibuat persyaratannya, silahkan diatur mekanisme laporannya, silahkan diaudit, kita siap. Tiap tahun diaudit dengan ketat," ujar Taslim.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengusulkan agar partai politik diberikan dana besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan ini dimaksudkan untuk mencegah korupsi di kalangan parpol.
"KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik," kata Fitroh dalam webinar di akun YouTube KPK, Kamis, 15 Mei 2025.(Fah/P-2)
Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan parpol merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Pasalnya, masalah utama dalam pengelolaan dana partai selama ini adalah akuntabilitas dan transparansi. Selama parpol dan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat.
Ganjar mengungkapkan bahwa bantuan dana untuk partai bisa berasal dari berbagai sumber tak hanya terbatas pada APBN.
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Pidato Surya Paloh di Rakernas NasDem jadi peringatan keras bagi partai politik soal pentingnya oposisi dan etika dalam berebut kekuasaan.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyuarakan pentingnya memaknai anugerah besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved