Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
IKLIM bisnis di Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas). Presiden Prabowo Subianto bahkan memberikan atensi tersendiri terkait masalah tersebut. DPR pun tak mau ketinggalan menyoroti hal yang sama.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Ali Ahmad, misalnya, mendorong pemerintah bertindak tegas terhadap ormas yang terlibat aksi premanisme. Berkaca dari praktik di negara maju, ia mengatakan preman berkedok ormas seharusnya dijatuhi pidana dan dibubarkan.
Menurutnya, negara tak boleh gentar dengan preman dan tidak boleh mentoleler aksi premanisme. Ia berpendapat, sekelompok orang atau individu yang melakukan tindakan kekerasan, intimidasi, atau pemerasan yang menimbulkan ketakutan dan ketidaknyamanan di masyarakat bukanlah tindakan ormas, melainka sudah masuk kualifikasi premanisme.
"Hukum internasional menyebut premanisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang apabila dilakukan dalam skala besar dan sistematis menjadi kejahatan perang," jelasnya lewat keterangan tertulis, hari ini.
Jangan Tinggal Diam
Ali menerangkan, jerat hukum di Tanah Air terhadap aksi premanisme, khususnya terkait penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang, diatur dalam Pasal 170 KUHP. Adapun Pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan.
"Hukumannya bervariasi, bisa pidana penjara, denda sebagai tambahan dari hukuman penjara, dan pekerjaan sosial sebagai alternatif dari hukuman penjara," ujar Ali.
"Pemerintah tidak boleh tinggal diam, bila kelompok tersebut mengantongi legalitas organisasi, maka tepat untuk dicabut atau dibubarkan. Tidak ada kompromi bagi organisasi yang membuat keonaran," sambungnya.
Contoh Negara Lain
Indonesia, kata Ali, dapat mencontoh sejumlah negara yang berhasil menertibkan ormasnya, antara lain, Amerika Serikat dan Australia yang menggunakan undang-undang antiterorisme dan hukum pidana untuk menindak ormas yang melakukan kekerasan.
Di Jerman, Ali melanjutkan, beberapa ormas yang dianggap ekstremis atau melakukan kekerasan dibubarkan. Begitu pula Inggris lewat pembubaran beberapa ormas yang dianggap ekstremis atau melakukan kekerasan.
Negara tetangga seperti Singapura juga dapat dijadikan contoh bagi Indonesia. Ali menerangkan, Singapura memiliki peraturan yang jelas dan ketat untuk ormas. Dengan demikian, lingkungan yang stabil dan terkendali dapat tercipta.
Terakhir, ia menyebut Jepang juga memiliki sistem pengelolaan ormas yang terstruktur dan efektif. Pemerintah Jepang memiliki peraturan yang jelas untuk ormas, dan ormas di Jepang umumnya memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah.
"Yang namanya ormas itu visi utamanya menjaga nilai-nilai sosial, pemberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan, dan turut serta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat demi terciptanya persatuan, kesatuan, dan keadilan warga negara," terangnya.(P-1)
SOSIOLOG Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada saat ini.
POLDA Metro Jaya menangkap sejumlah anggota organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan aksi premanisme. Polisi akan mendalami aliran dana dari aksi premanisme tersebut.
Tugas-tugas tersebut hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan.
Sejak operasi kewilayahan pemberantasan premanisme serentak digelar pada 1 Mei 2025, total 3.326 kasus premanisme telah dituntaskan.
Ketika ada oknum anggota ormas yang melakukan tindak pidana premanisme, kepolisian tak boleh takut bertindak dan memberantasnya.
Puan janji DPR akan berkomitmen membuka ruang komunikasi yang sehat. Ketua DPP PDIP itu berharap berbagai insiden demo tak terulang.
Ahmad Sahroni yang semula merupakan Wakil Ketua Komisi III menjadi anggota Komisi I. Rusdi Masse Mappasessu yang awalnya anggota Komisi IV menggantikan posisi Sahroni.
Permasalahan buruh tidak bisa hanya ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan saja, karena ada aspek kesejahteraannya, keterlibatan lintas kementerian
Rotasi tersebut menempatkan Ahmad Sahroni sebagai anggota Komisi I DPR RI, sementara posisi Wakil Ketua Komisi III diisi oleh kader NasDem Rusdi Masse Mappasessu.
Habiburokhman meminta pemerintah untuk menanggung nafkah keluarga korban ojol tersebut. Khususnya menanggung pendidikan anak-anak almarhum.
Sugeng mengatakan anggota Brimob tersebut jelas melakukan kesalahan prosedur pengamanan gedung DPR RI sebagai obyek vital.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved