Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
WAKIL Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan dua mata sisi keberadaan organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia. Ia mengatakan di satu sisi, ormas mampu menjadi aset dan mendukung program pembangunan jika dibina dengan baik.
"Ormas itu kan sebetulnya aset. Aset apabila dibina, diberdayakan, bisa mendukung program pembangunan, bisa meningkatkan pendapatan daerah," kata Bima, melalui keterangannya, Senin (5/5).
Namun demikian, di sisi lain, ormas bisa saja menghambat pembangunan karena mengganggu ketertiban umum. Maka dari itu, Bima mengatakan perlu adanya pembinaan secara komprehensif kepada ormas agar mampu mendukung pembangunan dan menciptakan ketertiban umum.
"Bisa mengganggu juga kalau kemudian langkah-langkahnya kontraproduktif, mengganggu perekonomian, stabilitas, dan menimbulkan ketidakpastian dan mengkoyak kebersamaan. Maka itu ini penekanan khusus kepada Kepala Daerah untuk membangun pendekatan yang komprehensif," kata Bima.
Bima mengatakan pendekatan yang komprehensif perlu dilakukan, seperti pembinaan, pemberdayaan, hingga penegakan hukum. Ia mengatakan hal tersebut telah diatur dalam UU Ormas. Saat ini, kata ia, tinggal bagaimana kepala daerah melakukan hal itu semua bersama stakeholder lain, seperti Polri, TNI, dan Kejaksaan.
"Undang-Undang Ormas ini sudah cukup untuk menjadi landasan bagi pembinaan, pemberdayaan maupun penindakan. Sudah ada di situ semua, sejauh mana pemerintah bisa melakukan tindakan-tindakan. Mulai dari yang paling lunak misalnya ya, peringatan, sampai yang paling tegas itu pemberhentian sudah diatur di situ semua," katanya. (P-1)
PENURUNAN daya saing Indonesia di tingkat global dinilai mengkhawatirkan. Terlebih penurunan daya saing itu utamanya disebabkan oleh penurunan peringkat efisiensi pemerintah.
Negara tidak boleh kalah oleh premanisme dalam bentuk apa pun.
JK mengkritisi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari antusiasme pencari kerja yang membludak saat pembukaan job fair di Bekasi.
KPK tidak bisa menetapkan pemberi uang sebagai tersangka jika kasusnya pemerasan. Sebab, pejabat yang meminta memanfaatkan jawabannya untuk meraup keuntungan secara paksa.
Penertiban posko ormas yang dilakukan secara serentak berdasarkan instruksi Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto.
Polri juga melakukan edukasi terhadap pelaku premanisme. Sebab, kata dia, premanisme itu adalah status sosial yang harus bisa dipilah untuk tidak dilakukan.
SOSIOLOG Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada saat ini.
POLDA Metro Jaya menangkap sejumlah anggota organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan aksi premanisme. Polisi akan mendalami aliran dana dari aksi premanisme tersebut.
Tugas-tugas tersebut hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan.
Ali menerangkan, jerat hukum di Tanah Air terhadap aksi premanisme, khususnya terkait penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang, diatur dalam Pasal 170 KUHP.
Sejak operasi kewilayahan pemberantasan premanisme serentak digelar pada 1 Mei 2025, total 3.326 kasus premanisme telah dituntaskan.
Ketika ada oknum anggota ormas yang melakukan tindak pidana premanisme, kepolisian tak boleh takut bertindak dan memberantasnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved