Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
SOSIOLOG Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada saat ini.
"Saya kira pemerintah perlu mengevaluasi kembali Ormas-ormas yang ada dalam masyarakat," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (3/6).
Menurut Nia, ormas dibentuk salah satunya untuk bisa menyampaikan program-program pemerintah ke masyarakat, karena ormas dekat dengan permukiman masyarakat.
"Karena sebenarnya ormas-ormas ini bagus untuk mengimplementasikan program pemerintah yang ada dan mereka sebenarnya yang dapat menjangkau masyarakat," jelasnya.
Menurutnya, ormas yang konstruktif dalam pembangunan masyarakat, baik dibidang ekonomi, budaya atau bidang lainnya perlu dikembangkan atau program mereka disinergikan dengan program pemerintah
"Dan catatan saya, ormas yang tidak konstruktif mendukung pembangunan masyarakat, malah membuat masyarakat tidak aman, sebaiknya dibubarkan," pungkasnya. (H-3)
Sinergi ini bertujuan untuk mendukung agenda pemerintah dalam memberdayakan nelayan pesisir sekaligus membangun budaya keselamatan di laut yang lebih kokoh.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Daerah Riau dalam menegakkan hukum terhadap ormas yang melakukan pemerasan.
WARGA Jakarta Utara menyatakan menolak segala bentuk tindakan anarkis menyusul peristiwa penjarahan yang menimpa eks Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan sejumlah Anggota DPR RI.
Polda Metro Jaya mengakutidak bisa membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan (ormas). Itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan pihak kepolisian.
bangunan permanen yang dijadikan posko organisasi kemasyarakatan, yang berdiri di Jalan Tipar Cakung Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dibongkar Polres Metro Jakut.
Di Indonesia, premanisme dan birokrasi di tingkat daerah kerap menambah biaya tersembunyi.
Salah satu hambatan terbesar adalah praktik premanisme yang membuat iklim investasi tidak kondusif.
Kemenperin ingin perusahaan industri dapat membangun sistem keamanan yang swadaya dan selaras dengan standar kepolisian agar produktivitas tetap terjaga dan investasi terus tumbuh.
Penangkapan terhadap preman berkedok wartawan tersebut atas laporan tiga kepala desa di Pemerintahan Kota Sungai Penuh (yang masuk wilayah hukum Polres Kerinci).
Polri juga melakukan edukasi terhadap pelaku premanisme. Sebab, kata dia, premanisme itu adalah status sosial yang harus bisa dipilah untuk tidak dilakukan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved