Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
SOSIOLOG Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada saat ini.
"Saya kira pemerintah perlu mengevaluasi kembali Ormas-ormas yang ada dalam masyarakat," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (3/6).
Menurut Nia, ormas dibentuk salah satunya untuk bisa menyampaikan program-program pemerintah ke masyarakat, karena ormas dekat dengan permukiman masyarakat.
"Karena sebenarnya ormas-ormas ini bagus untuk mengimplementasikan program pemerintah yang ada dan mereka sebenarnya yang dapat menjangkau masyarakat," jelasnya.
Menurutnya, ormas yang konstruktif dalam pembangunan masyarakat, baik dibidang ekonomi, budaya atau bidang lainnya perlu dikembangkan atau program mereka disinergikan dengan program pemerintah
"Dan catatan saya, ormas yang tidak konstruktif mendukung pembangunan masyarakat, malah membuat masyarakat tidak aman, sebaiknya dibubarkan," pungkasnya. (H-3)
Polda Metro Jaya mengakutidak bisa membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan (ormas). Itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan pihak kepolisian.
bangunan permanen yang dijadikan posko organisasi kemasyarakatan, yang berdiri di Jalan Tipar Cakung Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dibongkar Polres Metro Jakut.
POSKO milik organisasi masyarakat (ormas) BPPKB Banten di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, dibongkar, pada Rabu malam (14/5). Pembongkaran dilakukan secara gabungan oleh aparat.
Apindo mendorong dilakukannya investigasi terkait kasus pemalakan dan premanisme yang dilakukan sejumlah pelaku usaha dan ormas terhadap sebuah perusahaan di Cilegon, Banten.
Sebanyak 14 atribut berupa bendera ormas di empat titik wilayah Jakarta Timur (Jaktim) dicopot oleh Polisi. Langkah itu dilakukan dalam rangka Operasi Brantas Jaya 2025.
Penangkapan terhadap preman berkedok wartawan tersebut atas laporan tiga kepala desa di Pemerintahan Kota Sungai Penuh (yang masuk wilayah hukum Polres Kerinci).
Polri juga melakukan edukasi terhadap pelaku premanisme. Sebab, kata dia, premanisme itu adalah status sosial yang harus bisa dipilah untuk tidak dilakukan.
Ia mengatakan mereka diciduk dari sejumlah titik rawan gangguan kamtibmas mulai dari sepanjang Jalan Raya Cilincing, Marunda, Kalibaru, depan NPCT1.
APARAT kepolisian dari Polda Bali kembali sikat habis aksi premanisme berkedok Ormas di Bali.
Kepada Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto membebarjan bahwa Operasi Aman Candi 2025 untuk pemberantasan premanisme yang meresahkan masyarakat masih terus berlangsung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved