Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong dilakukannya investigasi terkait kasus pemalakan dan premanisme yang dilakukan sejumlah pelaku usaha dan ormas terhadap sebuah proyek milik Chandra Asri Alkali di Cilegon, Banten. Para pelaku usaha yang meminta jatah itu diduga merupakan anggota dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyayangkan hal tersebut dan menekankan pentingnya aspek keamanan berusaha demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat baik di daerah maupun pusat.
"Kita perlu tahu duduk persoalannya. Saya rasa mereka (Kamar Dagang dan Industri/Kadin Indonesia) akan investigasi lebih lanjut apakah ini memang mengatasnamakan organisasi atau individu atau seperti apa," ujar Shinta.
"Kami mau garisbawahi aspek keamanan dan organisasi masyarakat (ormas). Itu yang menjadi satu perhatian sangat penting karena ini juga mengganggu iklim usaha yang baik," imbuhnya.
Kadin Indonesia mengaku telah membentuk tim verifikasi dan etik untuk menyikapi isu di Cilegon.
"Kami di Kadin membentuk dan sudah mulai tim verifikasi dan etis untuk melihat keluhan dan pertanyaan masyarakat di Cilegon," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.
Kadin, menurut dia, terus fokus mendorong perdagangan dan investasi nasional dengan menjunjung tinggi kepastian hukum serta menolak segala bentuk tindakan melawan hukum dan pendekatan yang represif. Sebagai langkah cepat, Kadin akan menggelar pertemuan dengan perwakilan Gubernur Banten, BKPM, dan aparat penegak hukum untuk menginvestigasi persoalan yang mencuat di wilayah Kota Cilegon.
Ia meyakini insiden tersebut dilakukan oleh oknum dan berada di level kabupaten/kota, sehingga penyelesaiannya akan dilakukan melalui sinergi Kadin daerah, provinsi dan Kadin Indonesia pusat. (Ant/E-3)
Sufmi Dasco Ahmad yang meminta penundaan rencana impor 105.000 mobil dari India untuk program Koperasi Desa Merah Putih.
Kadin Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Presiden RI Prabowo Subianto memulai agenda resminya di Washington DC, Amerika Serikat, dengan bertemu sejumlah organisasi bisnis utama asal Negeri Paman Sam.
Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang memperkirakan potensi perputaran uang selama perayaan dan libur Imlek 2026 mencapai lebih dari Rp9 triliun.
Kadin dan pemerintah dorong revitalisasi industri galangan kapal nasional. Nikmati insentif bebas bea masuk dan pembiayaan 30 tahun untuk daya saing maritim.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie usai acara menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah dinamika global.
Sinergi ini bertujuan untuk mendukung agenda pemerintah dalam memberdayakan nelayan pesisir sekaligus membangun budaya keselamatan di laut yang lebih kokoh.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Daerah Riau dalam menegakkan hukum terhadap ormas yang melakukan pemerasan.
WARGA Jakarta Utara menyatakan menolak segala bentuk tindakan anarkis menyusul peristiwa penjarahan yang menimpa eks Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan sejumlah Anggota DPR RI.
SOSIOLOG Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada saat ini.
Polda Metro Jaya mengakutidak bisa membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan (ormas). Itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan pihak kepolisian.
bangunan permanen yang dijadikan posko organisasi kemasyarakatan, yang berdiri di Jalan Tipar Cakung Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dibongkar Polres Metro Jakut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved