Insentif dan Kredit Tenor 30 Tahun Revitalisasi Galangan Kapal

PENGUATAN industri galangan kapal membutuhkan kebijakan afirmatif yang konsisten, seperti yang dilakukan di Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Karenanya, diusulkan ada keterlibatan aktif dalam satuan tugas pemerintah untuk membantu menyelesaikan berbagai hambatan di lapangan.

"Kami ingin ikut membantu debottlenecking di dunia usaha. Pada esensinya pengusaha ingin maju dan berkembang, serta membuka lapangan kerja," tambah Anindya Novyan Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia, dalam keterangan resmi, Senin (16/2).

Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo menyebut revitalisasi industri galangan kapal dan pelayaran menjadi penting karena sektor ini dinilai mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pemerintah berkomitmen dan tengah menyiapkan beberapa insentif strategis untuk membangkitkan kembali industri galangan kapal nasional, dimulai dari pembebasan bea masuk komponen hingga skema pembiayaan jangka panjang dengan tenor mencapai 30 tahun.

Baca juga : Jadi Pengurus Kadin Indonesia 2024-2029, Raffi Ahmad: Terima Kasih Pak Anindya

Banyak pihak telah terlibat dalam rencana berkaitan dengan industri galangan kapal dan industri pelayaran, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan bahwa perkembangan industri galangan kapal tidak dapat dipisahkan dari kelancaran pasokan komoditas penunjang, khususnya besi dan baja. 

Kebijakan yang mendorong kemudahan berusaha, kepastian regulasi, serta berkelanjutan dinilai Ketua Bidang X Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Jay Singgih penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. "Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha diharapkan dapat semakin diperkuat guna mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih luas," tutur Ketua Satgas Energi BPP Hipmi itu.

Ketua Komite Tetap Transportasi Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang ESDM Kadin Indonesia, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo), serta Pengurus Perkumpulan Perusahaan Pelayaran Minyak dan Gas (P3Migas) itu menambahkan terkait revitalisasi galangan kapal dan pelayaran diperlukan keseimbangan kebijakan yang adil dari pemerintah antara mendukung pengusaha galangan kapal dan mendukung pengusaha pelayaran nasional. Industri galangan dan bisnis pelayaran harus sama-sama maju dan diberikan kemudahan serta insentif masing-masing. 

Jay berharap dukungan yang proporsional dan berkelanjutan mampu memperkuat sinergi pada sektor tersebut. Pada akhirnya, ini dapat meningkatkan daya saing industri maritim nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Ant/I-2)