Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Satu unit bangunan permanen yang dijadikan posko organisasi kemasyarakatan (ormas), yang berdiri di Jalan Tipar Cakung Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dibongkar Kepolisian Sektor (Polsek) Cilincing, Polres Metro Jakarta Utara, pada Jumat (16/5).
“Kami melakukan penertiban dan pembongkaran posko ormas yang berdiri di atas lahan sengketa,” kata Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri.
Ia menjelaskan posko ormas yang dibangun di tanah seluas 16 meter persegi ini didirikan di atas lahan sengketa PT TBP. Posko tersebut dibangun secara permanen oleh pria berinisial F yang merupakan anggota ormas tersebut.
“Alhamdulillah pembongkaran dibantu tim kelurahan dengan melibatkan petugas Satpol PP dan pasukan oranye yang berjalan dalam kondisi aman,” tutur Bobi.
Ia menjelaskan aksi pembongkaran itu merupakan bagian dari Operasi Berantas Jaya 2025 yang fokus dalam pencegahan aksi premanisme dan pungutan liar serta pemerasan yang meresahkan masyarakat.
“Kami juga melakukan penertiban atribut ormas dalam operasi ini,” kata dia
Sebelumnya Polsek Cilincing juga menurunkan atribut (ormas) berupa bendera dan spanduk yang dipasang di wilayah Cilincing, Jakarta Utara.
"Kami melakukan penurunan 10 atribut yang terpasang di sejumlah lokasi yang ada di Cilincing. Alhamdulillah semua berjalan aman dan kondusif saat dilakukan penurunan bendera," tandasnya. (Ant/E-3)
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Kemendagri menegaskan langkah penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap ketua ormas di Riau telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Daerah Riau dalam menegakkan hukum terhadap ormas yang melakukan pemerasan.
DIREKTORAT Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau menetapkan seorang pria sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Ia merupakan petinggi ormas di Pekanbaru.
16 ormas sepakat bahu-membahu membantu Presiden Prabowo dan pemerintah untuk mengajak masyarakat agar kembali lebih tenang.
Sinergi ini bertujuan untuk mendukung agenda pemerintah dalam memberdayakan nelayan pesisir sekaligus membangun budaya keselamatan di laut yang lebih kokoh.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Daerah Riau dalam menegakkan hukum terhadap ormas yang melakukan pemerasan.
WARGA Jakarta Utara menyatakan menolak segala bentuk tindakan anarkis menyusul peristiwa penjarahan yang menimpa eks Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan sejumlah Anggota DPR RI.
SOSIOLOG Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada saat ini.
Polda Metro Jaya mengakutidak bisa membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan (ormas). Itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan pihak kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved