Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik Hendri Satrio menanggapi soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa dirinya bukanlah presiden boneka dan dikendalikan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Hendri mengaku tak terkejut dengan pernyataan Presiden Prabowo. Menurutnya, Prabowo bukanadalah sosok yang independen.
"Jadi bukan hal yang mengejutkan. Saya sejak awal meyakini sosok Prabowo ini adalah sosok presiden yang independen," kata Hendri kepada Media Indonesia, Senin (5/5).
Hendri menilai Presiden Prabowo merupakan sosok yang menghargai dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan Jokowi. Namun, ia menilai Presiden Prabowo memiliki cara sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Dia memang tahu dan mengerti cara berterima kasih dengan Pak Jokowi. Tetapi dalam penyelenggaraan negara dia sosok yang memiliki visi misi sendiri dan independen dalam menjalankan visi misi itu supaya tujuan kampanyenya berhasil," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya bukanlah presiden boneka dan membantah berada di bawah kendali Jokowi. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung Senin (5/5).
"Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar," kata Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo mengaku dirinya hanya menjalin komunikasi dengan Jokowi untuk meminta masukan dan pandangan. Ia mengaku komunikasi itu wajar dilakukan karena Jokowi merupakan presiden periode sebelumnya.
"Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi. Minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa," katanya. (H-3)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved