Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai Presiden Prabowo Subianto gerah dengan tudingan atau isu yang terus mengaitkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Lili menilai hal tersebut yang kemudian membuat Presiden Prabowo menegaskan dirinya bukanlah boneka Jokowi dan di bawah kendali Jokowi.
"Saya kira ya, Presiden Prabowo kesal dan mungkin jengkel sehingga kemudian memberikan jawaban bahwa pak Prabowo bukan "presiden boneka" dan "berada di bawah kendali Jokowi," kata Lili kepada Media Indonesia, Senin (5/5).
Lili menilai tudingan atau isu presiden boneka yang dialamatkan kepada Presiden Prabowo terus menggema di ruang publik beberapa waktu terakhir. Ia mengaku mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang tegas membantah tudingan pada dirinya.
"Memang penting pak Prabowo merespon isu tersebut. Jika tidak direspon bisa menggerus kewibawaan dan kepercayaan publik. Seperti diketahui isu tersebut selalu menghiasi media sosial dengan segala tambahan "bumbu" untuk mendramatisir," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya bukanlah presiden boneka dan membantah berada di bawah kendali Jokowi. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung Senin (5/5/2025).
"Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar," kata Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo mengaku dirinya hanya menjalin komunikasi dengan Jokowi untuk meminta masukan dan pandangan. Ia mengaku komunikasi itu wajar dilakukan karena Jokowi merupakan presiden periode sebelumnya.
"Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi. Minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa," katanya. (H-3)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved