Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
ANALIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menilai bahwa isu adanya 'Matahari Kembar' mencerminkan persepsi publik terhadap hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Hensa, persepsi ini muncul sebagai respons masyarakat terhadap interaksi dan sikap para elit politik, khususnya antara Jokowi dan Prabowo.
Pernyataan Prabowo yang meminta kabinetnya untuk merapatkan barisan turut memicu spekulasi bahwa langkah tersebut merupakan respons terhadap isu Matahari Kembar.
"Wajar kalau kemudian ada persepsi publik tentang matahari kembar, kemudian wajar juga ada persepsi publik soal pernyataan pak Prabowo merapatkan barisan itu adalah untuk merespon isu matahari kembar itu," ujar Hensa kepada wartawan.
Hensa menyoroti pernyataan merapatkan barisan sebagai respons strategis yang mencerminkan latar belakang militer Prabowo. Dalam konteks politik, istilah ini mengesankan adanya ancaman atau gangguan yang perlu diantisipasi.
"Merapatkan barisan itu kan seperti ada musuh yang akan mau ngeganggu, musuh ada yang mau nyerang, Prabowo sebagai militer kan punya insting pertahanan yang kuat," jelas Hensa.
Lebih lanjut, Hensa menegaskan bahwa isu ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga aktif mengawasi perilaku elit politik.
Ia melihat, publik kini semakin kritis terhadap dinamika hubungan antara Jokowi dan Prabowo, serta sikap para pejabat di sekitar mereka.
"Jadi menurut saya, ini masukan saja buat pemerintah bahwa publik itu mengawasi apa yang terjadi di elite itu. Apa yang terjadi antara Prabowo dengan Jokowi, apa yang terjadi dengan perilaku para pejabat ke Jokowi dan ke Prabowo," ungkap Hensa.
Hensa menyarankan agar pemerintah lebih serius dalam melakukan konsolidasi politik untuk menjaga soliditas di tengah gejolak persepsi publik.
Menurutnya, isu Matahari Kembar, meskipun berbasis persepsi, dapat memengaruhi stabilitas politik jika tidak dikelola dengan baik.
"Merapatkan barisan untuk lebih solid itu perlu digarap lagi dengan lebih serius agar terjadi konsolidasi politik yang efektif serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah," pungkas Hensa. (H-3)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
Dengan pembaruan pendidikan, tokoh terdidik seperti Soekarno dan Sutan Sjahrir lahir dan menjadi pelita bagi masyarakatnya.
Management politik pemerintahan Prabowo dinilai mendahulukan mensejahterakan pejabat dan mengesampingkan kesejahteraan rakyat
Lodewijk menjelaskan pemerintah sangat berkomitmen untuk memberantas praktik tambang ilegal, terutama yang mempunyai beking oknum pejabat.
Hasto menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya jurnalis mengenai adanya pertemuan Megawati dengan Prabowo setelah pemberian amnesti.
Sebanyak 8.000 orang memenuhi area Istana Merdeka mengikuti rangkaian upacara yang berlangsung sejak pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
Presiden Prabowo Subianto menerima ucapan selamat dari para Presiden dan Wakil Presiden terdahulu usai memimpin Upacara Detik-Detik Proklamasi di Hari Kemerdekaan Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved