Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANALIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menilai bahwa isu adanya 'Matahari Kembar' mencerminkan persepsi publik terhadap hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Hensa, persepsi ini muncul sebagai respons masyarakat terhadap interaksi dan sikap para elit politik, khususnya antara Jokowi dan Prabowo.
Pernyataan Prabowo yang meminta kabinetnya untuk merapatkan barisan turut memicu spekulasi bahwa langkah tersebut merupakan respons terhadap isu Matahari Kembar.
"Wajar kalau kemudian ada persepsi publik tentang matahari kembar, kemudian wajar juga ada persepsi publik soal pernyataan pak Prabowo merapatkan barisan itu adalah untuk merespon isu matahari kembar itu," ujar Hensa kepada wartawan.
Hensa menyoroti pernyataan merapatkan barisan sebagai respons strategis yang mencerminkan latar belakang militer Prabowo. Dalam konteks politik, istilah ini mengesankan adanya ancaman atau gangguan yang perlu diantisipasi.
"Merapatkan barisan itu kan seperti ada musuh yang akan mau ngeganggu, musuh ada yang mau nyerang, Prabowo sebagai militer kan punya insting pertahanan yang kuat," jelas Hensa.
Lebih lanjut, Hensa menegaskan bahwa isu ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga aktif mengawasi perilaku elit politik.
Ia melihat, publik kini semakin kritis terhadap dinamika hubungan antara Jokowi dan Prabowo, serta sikap para pejabat di sekitar mereka.
"Jadi menurut saya, ini masukan saja buat pemerintah bahwa publik itu mengawasi apa yang terjadi di elite itu. Apa yang terjadi antara Prabowo dengan Jokowi, apa yang terjadi dengan perilaku para pejabat ke Jokowi dan ke Prabowo," ungkap Hensa.
Hensa menyarankan agar pemerintah lebih serius dalam melakukan konsolidasi politik untuk menjaga soliditas di tengah gejolak persepsi publik.
Menurutnya, isu Matahari Kembar, meskipun berbasis persepsi, dapat memengaruhi stabilitas politik jika tidak dikelola dengan baik.
"Merapatkan barisan untuk lebih solid itu perlu digarap lagi dengan lebih serius agar terjadi konsolidasi politik yang efektif serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah," pungkas Hensa. (H-3)
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PKS mendukung Presiden Prabowo Subianto menunda pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina saat meningkatnya konflik Timur Tengah Iran, Amerika Serikat, iran, dan israel
PRESIDEN Prabowo Subianto membuka kemungkinan penggunaan energi nuklir sebagai pembangkit listrik di Indonesia, meski menekankan keputusan akhir tetap bergantung pada kajian para ahli.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak memiliki komitmen finansial dalam skema iuran Board of Peace atau BoP, peluang kontribusi dalam bentuk lain seperti pasukan perdamaian
PRESIDEN Prabowo Subianto mendorong percepatan pembentukan koperasi desa sebagai solusi untuk memutus ketergantungan petani pada pinjaman berbunga tinggi dari rentenir.
PRESDIEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk melanjutkan reformasi Polri di tengah kekhawatiran bahwa berbagai rekomendasi perubahan kerap berhenti di atas kertas.
PRESDIEN Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG tak akan dihentikan meski mendapat kritik terkait besarnya kebutuhan anggaran di tengah tekanan fiskal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved