Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANALIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menilai bahwa isu adanya 'Matahari Kembar' mencerminkan persepsi publik terhadap hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Hensa, persepsi ini muncul sebagai respons masyarakat terhadap interaksi dan sikap para elit politik, khususnya antara Jokowi dan Prabowo.
Pernyataan Prabowo yang meminta kabinetnya untuk merapatkan barisan turut memicu spekulasi bahwa langkah tersebut merupakan respons terhadap isu Matahari Kembar.
"Wajar kalau kemudian ada persepsi publik tentang matahari kembar, kemudian wajar juga ada persepsi publik soal pernyataan pak Prabowo merapatkan barisan itu adalah untuk merespon isu matahari kembar itu," ujar Hensa kepada wartawan.
Hensa menyoroti pernyataan merapatkan barisan sebagai respons strategis yang mencerminkan latar belakang militer Prabowo. Dalam konteks politik, istilah ini mengesankan adanya ancaman atau gangguan yang perlu diantisipasi.
"Merapatkan barisan itu kan seperti ada musuh yang akan mau ngeganggu, musuh ada yang mau nyerang, Prabowo sebagai militer kan punya insting pertahanan yang kuat," jelas Hensa.
Lebih lanjut, Hensa menegaskan bahwa isu ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga aktif mengawasi perilaku elit politik.
Ia melihat, publik kini semakin kritis terhadap dinamika hubungan antara Jokowi dan Prabowo, serta sikap para pejabat di sekitar mereka.
"Jadi menurut saya, ini masukan saja buat pemerintah bahwa publik itu mengawasi apa yang terjadi di elite itu. Apa yang terjadi antara Prabowo dengan Jokowi, apa yang terjadi dengan perilaku para pejabat ke Jokowi dan ke Prabowo," ungkap Hensa.
Hensa menyarankan agar pemerintah lebih serius dalam melakukan konsolidasi politik untuk menjaga soliditas di tengah gejolak persepsi publik.
Menurutnya, isu Matahari Kembar, meskipun berbasis persepsi, dapat memengaruhi stabilitas politik jika tidak dikelola dengan baik.
"Merapatkan barisan untuk lebih solid itu perlu digarap lagi dengan lebih serius agar terjadi konsolidasi politik yang efektif serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah," pungkas Hensa. (H-3)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia menempatkan Inggris sebagai mitra yang sangat strategis, terutama dalam mendukung akselerasi ekonomi nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti
BUPATI Pati Sudewo terkenal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkalil-kali mengingatkan
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam (SDA)
Simak profil lengkap Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo yang diusulkan menjadi Deputi Gubernur BI. Fokus pada karier, pendidikan, dan visi ekonomi.
Indonesia dan Inggris luncurkan Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi di London. Fokus pada penghapusan hambatan nontarif dan investasi energi bersih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved