Mutasi Besar-besaran Hakim, KY: Upaya MA Benahi Lembaga Peradilan

JURU bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata merespon langkah Mahkamah Agung (MA) yang melakukan mutasi besar-besaran terhadap pimpinan dan hakim di sejumlah pengadilan negeri, melalui rapat pimpinan (Rapim) MA pada Selasa (22/4). Mukti menyebut langkah mutasi tersebut sebagai upaya MA membenahi lembaga peradilan. Selain itu, ia menilai langkah ini sebagai upaya penyegaran agar hakim dapat bekerja lebih baik.

"KY memandang bahwa kebijakan MA ini sebagai sesuatu wajar di sebuah lembaga, karena mekanisme ini memberikan penyegaran agar para hakim dapat berkinerja lebih baik. KY juga menilai hal ini sebagai upaya serius untuk melakukan pembenahan lembaga peradilan, pasca isu suap dan gratifikasi terhadap sejumlah hakim," kata Mukti melalui keterangannya, Rabu (23/4).

Mukti menyebut rententan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat sejumlah hakim beberapa waktu berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Maka dari itu, ia menilai MA perlu melakukan terobosan untuk menjaga marwah peradilan. 

Baca juga : Kocok Ulang Ratusan Hakim Harus Dibarengi Pemetaan Potensi Korupsi

"KY berkomitmen bersama MA untuk menjaga kehormatan hakim. Oleh karena itu, KY mendukung dan mengapresiasi langkah pimpinan MA tersebut," ungkapnya.

Lebih lanjut, Mukti menyebut pihaknya siap memberikan masukan dan rekomendasi kepada MA terkait pemberian mutasi tersebut jika diperlukan. 

"KY juga siap memberikan masukan dan informasi terkait hakim-hakim yang berintegritas melalui rekam jejak yang pernah dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan mutasi hakim," tuturnya

Diketahui, Mahkamah Agung (MA) merombak hakim dan pimpinan pengadilan negeri (PN) di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya, pengadilan negeri yang berada di wilayah Jakarta. Perombakan ini diketahui berdasarkan hasil rapat pimpinan (rapim) MA, Selasa (22/4). Dalam daftar hasil rapim MA itu, ada 199 hakim yang dimutasi, yang terdiri dari hakim yustisial MA, ketua pengadilan negeri, hingga hakim pengadilan negeri.

Tercatat hakim PN Jakarta Pusat yang dimutasi ada 11 orang, salah satunya hakim ketua yang mengadili Harvey Moeis yakni Eko Aryanto. Hakim di PN Jakpus itu dimutasi ke berbagai daerah, Eko sendiri dimutasi ke PN Sidoarjo, ada juga yang ke Bandung, Surabaya, Tangerang, Bekasi, hingga Sulawesi Tenggara. Kemudian hakim di Jakarta Barat juga ada 11 orang, yang juga dipindah ke sejumlah daerah. Untuk hakim PN Jakarta Selatan ada 12 orang yang dimutasi, lalu hakim PN Jakarta Timur 14 orang, dan hakim PN Jakarta Utara 12 orang. Sejumlah hakim di seluruh Indonesia, dari PN Bogor, Depok, Surabaya, Padang, dan Watampone, juga dimutasi. Ketua dan Wakil Ketua PN juga dimutasi.(M-2)