Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
POLEMIK tentang keabsahan ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang terus bergulir di media sosial, membuat tim kuasa hukum Jokowi merasa perlu memberikan peringatan agar polemik itu disudahi.
Mereka mengatakan permasalahan ijazah Jokowi itu sudah selesai melalui proses hukum. Ada pembuktian di pengadilan serta memiliki ketetapan hukum atau inkracht dan bahkan dikuatkan dengan pernyataan Dekan Fakultas Hukum UGM belum lama ini.
Dekan FH UGM telah menampilkan fisik ijazah Jokowi sebagai upaya menanggapi analisis konten kreator di medsos, yang memunculkan tanggapan bermacam dari masyarakat.
"Kami selaku kuasa hukum Bapak Joko Widodo menghargai kebebasan berpendapat mengingat itu menjadi bagian pilar penting dari suatu negara hukum," ujar Advokat Firman Pangaribuan, satu dari tim kuasa hukum Jokowi usai bersilaturahmi Lebaran 2025 di kediaman Jokowi, Solo, Rabu (9/4).
Namun, lanjut dia, alangkah lebih baik apabila dalam mengutarakan pendapat tidak menghilangkan bagian penting sebuah konteks atau substansi dari apa yang sedang dipermasalahkan.
"Apa yang menjadi niat atau tujuan untuk membahas kembali hal tersebut. Bukan tidak boleh, namun rasanya tidak berlebihan jika niat dan tujuan orang (yang mempermasalahkan) itu, kita pertimbangkan secara seksama,” imbuh dia.
Yakup Hasibuan yang juga menjadi bagian tim hukum Jokowi menimpali, sah-sah saja memberikan analisa atau pendapat, dan apalagi menggunakan metode metode tertentu untuk membuktikan suatu kebenaran.
"Namun jika itu dikonsumsi masyarakat awam, bukan tidak mungkin mereka jadi ikut terbawa pendapat tersebut. Padahal perihal itu sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas Ijazah itu," kata Yakup.
Dia menambahkan, kalau putusan pengadilan tidak dijadikan pertimbangan sebagai analisa maka secara metode analisa, temuan analisanya harus patut diragukan.
Tim kuasa hukum Jokowi menegaskan, Jokowi saat ini sudah menjadi rakyat biasa seusai lengser dari jabatan presiden pada 20 Oktober 2024. Karena itu, hak privasinya juga harus dilindungi, dan tidak setiap pihak bisa bertemu langsung untuk klarifikasi persoalan, kecuali harus melalui mereka.
(H-3)
Tingkat Kepuasan Publik 10 Tahun Kepemimpinan Presiden Joko Widodo
Ada yang tidak puas, tentu tidak sedikit pula yang puas sekaligus mengapresiasi permintaan maaf Presiden Jokowi.
Selama 10 tahun terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami tren peningkatan dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 73,55
Pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) di tahun 2021, dialokasikan sebesar Rp30,5 triliun (termasuk melalui TKDD).
PURNA sudah renovasi Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah, salah satu tempat pertandingan Piala Dunia U-20 2021 saat Indonesia menjadi tuan rumah.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Atas tujuan apa sebenarnya Mendagri memutuskan Sumut menjadi pemilik baru empat pulau itu? Adakah agenda tersembunyi baik ekonomi atau politik?
Apakah itu juga pertanda inilah akhir episode 'petualangan' politik Jokowi pascalengser dari kursi kekuasaan yang sebelumnya sarat dengan cawe-cawe?
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Mampukah dia membesarkan PSI yang katanya partai anak muda itu? Atau sebaliknya, setelah tak lagi berkuasa, pengaruhnya bakal meredup untuk membesarkan PSI?
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved