Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
POLEMIK tentang keabsahan ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang terus bergulir di media sosial, membuat tim kuasa hukum Jokowi merasa perlu memberikan peringatan agar polemik itu disudahi.
Mereka mengatakan permasalahan ijazah Jokowi itu sudah selesai melalui proses hukum. Ada pembuktian di pengadilan serta memiliki ketetapan hukum atau inkracht dan bahkan dikuatkan dengan pernyataan Dekan Fakultas Hukum UGM belum lama ini.
Dekan FH UGM telah menampilkan fisik ijazah Jokowi sebagai upaya menanggapi analisis konten kreator di medsos, yang memunculkan tanggapan bermacam dari masyarakat.
"Kami selaku kuasa hukum Bapak Joko Widodo menghargai kebebasan berpendapat mengingat itu menjadi bagian pilar penting dari suatu negara hukum," ujar Advokat Firman Pangaribuan, satu dari tim kuasa hukum Jokowi usai bersilaturahmi Lebaran 2025 di kediaman Jokowi, Solo, Rabu (9/4).
Namun, lanjut dia, alangkah lebih baik apabila dalam mengutarakan pendapat tidak menghilangkan bagian penting sebuah konteks atau substansi dari apa yang sedang dipermasalahkan.
"Apa yang menjadi niat atau tujuan untuk membahas kembali hal tersebut. Bukan tidak boleh, namun rasanya tidak berlebihan jika niat dan tujuan orang (yang mempermasalahkan) itu, kita pertimbangkan secara seksama,” imbuh dia.
Yakup Hasibuan yang juga menjadi bagian tim hukum Jokowi menimpali, sah-sah saja memberikan analisa atau pendapat, dan apalagi menggunakan metode metode tertentu untuk membuktikan suatu kebenaran.
"Namun jika itu dikonsumsi masyarakat awam, bukan tidak mungkin mereka jadi ikut terbawa pendapat tersebut. Padahal perihal itu sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas Ijazah itu," kata Yakup.
Dia menambahkan, kalau putusan pengadilan tidak dijadikan pertimbangan sebagai analisa maka secara metode analisa, temuan analisanya harus patut diragukan.
Tim kuasa hukum Jokowi menegaskan, Jokowi saat ini sudah menjadi rakyat biasa seusai lengser dari jabatan presiden pada 20 Oktober 2024. Karena itu, hak privasinya juga harus dilindungi, dan tidak setiap pihak bisa bertemu langsung untuk klarifikasi persoalan, kecuali harus melalui mereka.
(H-3)
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan apresiasi terhadap kemampuan diplomasi dan pendekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.
'Lambang gajah gagah perkasa, simbol kuat penuh makna. PSI hadir membawa rasa, untuk rakyat ayo berjuang bersama.'
Presiden Prabowo yang tiba di kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu petang sekitar pukul 18.00 WIB.
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merilis logo baru partai yang bergambar gajah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut buka suara terkait hal tersebut.
Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman, membeberkan alasan partainya mengganti logo menjadi gambar kepala gajah.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi hatinya soal tuduhan ijazah palsu dalam acara reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
IJAZAH asli SMA dan Sarjana Fakultas Kehutanan UGM milik Presiden ke-7 RI Jokowi disita Tim Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu miliknya
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo datang ke Mapolresta Solo, Rabu (23/7) memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi atas pengaduan dirinya yang merasa difitnah atau dicemarkan nama baiknya.
Jamiluddin menilai upaya mengidentikkan partai dengan Jokowi menjadi indikasi kegagalan PSI
Apakah lantaran ada dendam politik, apakah karena track record Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa dianggap banyak berlaku semaunya?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved