Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta semua pejabat di Kabinet Merah Putih mempublikasikan semua hasil kerjanya kepada masyarakat. Namun, penggunaan diksinya harus dipertimbangkan dengan matang.
“Jadi, Presiden memang memberikan penyemangat dan motivasi agar seluruh anggota kabinet terus menyampaikan informasi yang tepat dan akurat atas semua kegiatan-kegiatannya, dan juga berhati-hati dalam menggunakan diksi,” kata Bima di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, dikutip, hari ini.
Bima tidak mau pejabat salah memberikan keterangan kepada publik. Sebab, kata dia, bisa ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. “Penggunaan diksi ini juga hati-hati karena bisa menimbulkan tafsiran-tafsiran berbeda,” ucap Bima.
Menurut Bima, pemerintah memiliki cara kerja yang luar biasa. Namun, hasil yang dibuat kadang tidak bisa dicerna dengan baik oleh publik, karena kesalahan komunikasi.
“Saya yakin, percaya, dan merasakan, teman-teman Kabinet Merah Putih ini bekerjanya luar biasa, tapi kan tidak semuanya ditangkap dengan menyeluruh dan utuh oleh publik,” ujar Bima.
Karenanya, pemberian informasi yang baik dinilai penting saat ini. Pejabat diharap bisa memilih kata terbaik untuk membuat masyarakat paham atas program pemerintah yang mau dibuat.
“Jadi, memang, tantangan dari semua adalah bagaimana agar publik ini tahu apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan belum dilakukan,” tutur Bima. (Can/P-1)
Presiden Prabowo Subianto menepis isu perpecahan kabinet dan pamer capaian swasembada beras serta rekor produksi beras tertinggi sepanjang sejarah RI.
Presiden Prabowo Subianto kembali mengumpulkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih dalam retret kabinet jilid kedua yang digelar di Hambalang.
Politisi asal Dapil Papua Selatan tersebut juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah yang telah berjalan selama satu tahun terakhir.
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan soliditas Kabinet Merah Putih tetap terjaga setelah Presiden Prabowo akan mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai arah kebijakan ekonomi yang dievaluasi dalam retret kabinet di Hambalang
Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan mencampuri konflik politik antara Amerika Serikat dan Venezuela. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut pemerintah fokus pada urusan dalam negeri.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved