Komnas HAM Desak Polisi Segera Usut Teror Kepala Babi ke Tempo

KOMISIONER Komnas HAM Anis Hidayah meminta kepolisian mengusut kasus teror kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Tempo secara cepat dan transparan. Anis mengungkapkan teror terhadap Tempo tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang harus diusut tuntas.

Anis mencatat teror dan intimidasi kepada Tempo termasuk pelanggaran HAM, karena setiap orang dilindungi secara fisik maupun psikis baik atas perlindungan diri pribadi dan keluarganya.

Setiap orang mendapat perlindungan dari segala bentuk ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, pengakuan di depan hukum, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, penggilangan paksa dan lain sebagainya.

Baca juga : Kasus Band Sukatani harus Jadi Pelajaran agar Polisi tidak Antikritik

Selain itu, Anis menilai teror terhadap jurnalis dan media Tempo merupakan salah satu pelanggaran terhadap kebebasan pers, yang adalah salah satu esensi manusia dalam berpendapat dan berekspresi seusai Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945.

"Teror terhadap Tempo juga merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender atau pembela HAM. Ia mengatakan jurnalis merupakan pembela HAM yang seharusnya diakui dan dilindungi oleh negara," kata Anis di Jakarta, Kamis (27/3).

Maka dari itu, Anis mengatakan kasus teror ini harus diusut oleh pihak kepolisian secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel. Ia juga meminta kepolisian menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara termasuk memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga.

Baca juga : LBH Padang Laporkan Kasus Dugaan Penganiayaan Anak hingga Tewas

Selain itu, Anis mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa teror tersebut.

"Kami juga mendorong adanya pemulihan bagi korban dan keluarga korban baik secara fisik dan psikis," katanya.

Lebih lanjut, Anis mengaku pihaknya mendorong pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang di kemudian hari. (Faj/I-1)