Eksponen Gerakan 98 Minta Kapolri Usut Tuntas Teror Terhadap Tempo

EKSPONEN Gerakan Mahasiswa 1998, UGM Yogyakarta, Haris Rusly Moti, mengecam rangkaian teror yang ditujukan kepada kantor KontraS dan kantor media Tempo. Menurutnya, kebebasan pers dan kemerdekaan berpendapat harus dihormati dan dijamin konstitusi.

"Kami mendukung langkah hukum yang sedang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengungkap pelaku, dalang dan motif dibalik rangkaian teror, menebar ketakutan dan menciptakan situasi gaduh dan merekayasa persepsi negatif yang distempel ke pemerintahan Prabowo," kata Haris Rusli

Dia mengatakan rangkaian teror tersebut terjadi disaat berlangsung pembahasan terkait RUU TNI oleh DPR-RI. Menurutnya, pelaku teror sengaja melakukannya bertepatan dengan momentum pembahasan dan pengesahan RUU TNI. Demikian juga sasaran teror, sengaja dipilih dua institusi civil society, yaitu KontraS dan Tempo, yang dikenal kritis terhadap beberapa kebijakan pemerintah.

Baca juga : Pemerintah Diminta Serius Soal Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus di Tempo

"Menurut saya tujuan dari peneror memilih momentum pembahasan RUU TNI dengan sasaran kantor media Tempo dan KontraS agar publik dengan gampang langsung mengasosiasikan atau bahkan menuduh Pemerintahan Prabowo dan pendukungnya sebagai dalang dan pelaku dari rangkaian teror tersebut," jelasnya. 

Dia meyakini rangkaian teror yang ditujukan Tempo dan KontraS tidak dilakukan oleh jajaran pemerintahan Prabowo dan pendukungnya. Menurut dia, pemerintahan Prabowo justru dirugikan atas kejadian tersebut.

"Dengan munculnya persepsi negatif dan beragam kegaduhan akibat rangkaian teror tersebut," sebut dia.

Menurut dia, bukan hanya media massa yang dirugikan oleh upaya menebar ketakutan terhadap kemerdekaan pers. Justru pemerintahan Prabowo dan pendukungnya juga dirugikan karena disudutkan karena menimbulkan perspesi seakan menjadi pelaku dari rangkaian teror tersebut.

"Menebar ketakutan kepada media massa dan organisasi civil society itu adalah adalah target antara dari rangkaian teror tersebut. Saya menilai target utamanya adalah merekayasa lingkungan persepsi bahwa pemerintahan Prabowo adalah pemerintahan yang militeristik dan anti demokrasi," jelasnya.  (P-4)