Penolakan UU TNI Masih Berlangsung, Puan: Tolong Baca Dahulu

KETUA DPR RI Puan Maharani merespon gelombang penolakan di sejumlah daerah terkait RUU TNI yang baru disahkan menjadi undang-undang. Selain penolakan di jalanan, UU TNI yang baru disahkan juga digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Puan, kelompok masyarakat sipil perlu membaca lebih dahulu isi UU TNI tersebut sebelum menyuarakan penolakan.

"Ini baru selesai disahkan, kemudian penomorannya pun baru selesai dinomorin. Jadi tolong baca dulu secara baik-baik isinya, apakah kemudian isinya itu ada yang tidak sesuai, apakah isinya itu kemudian ada yang mencurigakan, apakah isinya itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3).

Baca juga : Puan Maharani Pastikan Sosialisasi UU TNI Dilakukan Segera

"Jadi kalau kemarin yang beredar itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan apa yang sudah diputuskan itu memang tidak sesuai diharapkan, barulah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kemudian memang harus diprotes," tambahnya.

Puan meminta semua pihak untuk menahan diri, terlebih saat ini dalam momentum Ramadan. Ia mengatakan masyarakat dapat melihat UU TNI yang baru disahkan tersebut di website DPR.

"Marilah kita sama-sama bisa menjalani bulan puasa yang tinggal beberapa hari ini dengan lebih berkah, dengan lebih damai sampai selesai. Jadi tolong kita sama-sama menahan diri dan tolong baca kan sudah ada di website DPR dan sudah bisa dibaca di publik," katanya.

Baca juga : Ramai Protes Menolak RUU TNI Disahkan, Dasco: Bagian dari Dinamika

Diketahui, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Terdapat sejumlah poin perubahan dalam UU TNI yang baru. Pertama, Pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian/lembaga sipil. Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) UU TNI yang lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Namun, dalam UU TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian/lembaga yang terdiri dari kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara. (H-3)