Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menilai operasi tangkap tangan (OTT) di Ogan Komering Ulu (OKU) merupakan sebuah ironi. Itu karena tindakan korupsi terjadi saat pemerintah gencar melakukan efisiensi anggaran.
"Sungguh ironis artinya bahwa di saat pemerintah sedang melakukan efisiensi di berbagai bidang, berbagai sektor, tapi ada konspirasi yang dilakukan antara eksekutif dan legislatif," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu, 16 Maret 2025.
OTT di OKU berkaitan dengan suap pengurusan proyek pada Dinas PUPR. Para tersangka memoduskan dana pokok pikiran (pokir) untuk memperkaya diri.
"Pokir ini hanya untuk kepentingan individu saja, untuk kepentingan perorangan dan kelompoknya, mengesampingkan kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat secara luas," ucap Setyo.
Menurut Setyo, dana pokir merupakan tindakan rasuah yang masih terjadi sampai saat ini. Semua pejabat yang masih memainkan modus kotor itu diharap berhenti.
"Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan, karena pokir ini diduga jamak terjadi dilakukan praktek-praktek seperti ini di pemerintah daerah dan legislatif," ujar Setyo.
Setyo meminta rasuah berkaitan dengan dana pokir terakhir terjadi di OKU. Penangkapan kali ini diharap menimbulkan efek jera kepada semua kalangan di Indonesia.
"Ini bisa menjadi sebuah pembelajaran dan bisa menimbulkan efek jera bagi seluruh piha," kata Setyo.
KPK menetapkan enam tersangka dalam OTT ini. Mereka yakni Ferlan Juliansyah selaku Anggota Komisi III, M. Fahrudin selaku Ketua Komisi III, Umi Hartati selaku Ketua Komisi II DPRD OKU, dan Nopriansyah Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU, M. Fauzi alias Pablo selaku pihak swasta, dan Ahmad Sugeng Santoso selaku pihak swasta. (H-3)
Warga Pati juga berencana menggelar aksi demontrasi di depan Gedung Merah Putih di Jakarta pada 3-4 September mendatang.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Hidupkan kembali pengetatan remisi seperti PP 99. Terdapat dugaan adanya praktik jual-beli remisi. Sanksi pidana bagi Setnov cerminkan ketidakadilan.
Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.
Tersangka itu mengaku cuma memiliki satu mobil yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp75,2 juta. Data lain yang dicatatkan yakni kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar.
KPK akan melakukan penelusuran aset untuk mencari barang yang diduga berkaitan dengan perkara, dan masih disembunyikan.
PENELITI Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak konsisten dalam melakukan OTT
Selain Risnandar, ada delapan orang lagi yang dijaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Pekanbaru.
langkah KPK yang getol melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada akhir tahun ini dinilai sebagai upaya meraih kepercayaan publik.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT)
KPK menangkap pejabat negara dan sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pekanbaru, Riau, Senin (2/12). Mereka yang terjaring kini tengah diperiksa penyidik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved