Getol OTT di Akhir Tahun, KPK Berupaya Raih Kepercayaan Publik

PENELITI Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah menilai langkah KPK yang getol melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada akhir tahun ini sebagai upaya meraih kepercayaan publik.

Herdiansyah menilai sebenarnya OTT bukanlah sesuatu yang dikehendaki KPK atau elite politik, karena merugikan mereka yang tersangkut perkara korupsi. Hal tersebut terungkap dari pernyataan pimpinan KPK Johanis Tanak yang mengatakan akan menghilangkan OTT dan diamini oleh anggota DPR saat fit and proper test calon pimpinan KPK beberapa waktu lalu.

"Jad, kalaupun ada OTT yang dilakukan KPK itu semacam anomali, kontradiksi. Artinya bisa kita tangkap sebagai bagian yang bisa menjelaskan bahwa KPK yang sekarang bahkan komisioner KPK yang baru terpilih adalah mereka yang tidak setuju dengan konsep OTT. Bahkan, elit politik yang memilih mereka di Komisi III juga sama," kata Herdiansyah, ketika dihubungi, Selasa (4/12).

Baca juga : KPK Konfirmasi Pj Wali Kota Pekanbaru yang Terjaring OTT

Herdiansyah mengatakan dengan pernyataan menghilangkan KPK itu menimbulkan sorotan negatif dari publik. Maka dari itu, ia menilai pimpinan KPK saat ini berupaya meredam sorotan negatif dan mengembalikan kepercayaan publik dengan melakukan OTT. 

Bahkan, 3 kali OTT dilakukan dalam waktu singkat, yakni pada Oktober dan November tahun ini dengan mengungkap korupsi pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Selatan, kasus pemerasan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dan terakhir menangkap Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.

"Jadi kalau pun ada 3 OTT di akhir tahun saya menangkap itu sebagai bagian atau upaya untuk melegitimasi kepercayaan publik terhadap KPK. Jadi, semata-mata OTT itu dianggap sebagai bagian atau upaya mendorong kembali agar kepercayaan publik menjadi pulih terutama menjelang pimpinan KPK yang dipilih oleh Komisi III," ujarnya.(P-5)