Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa pada Senin (2/12). Selain Risnandar, ada delapan orang lagi yang dijaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Pekanbaru.
“Delapan (ditangkap) dari Pekanbaru, ditambah satu diamankan di Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa (3/12).
Tessa enggan memerinci identitas delapan orang lain yang ditangkap. Namun, satu diantara mereka diduga ialah Sekda Pekanbaru.
KPK menangkap Risnandar Mahiwa pada Senin, 2 Desember 2024. OTT yang digelar berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran.
“Informasi sementara itu terkait dengan penggunaan uang bendahara,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berdasarkan keterangannya yang dikutip di Jakarta, Selasa (3/12).
Alex enggan memerinci permainan kotor yang menyeret Risnandar. Menurut dia, modus rasuah dalam perkara ini merupakan pengeluaran fiktif.
“Ada pengambilan cash kemudian dibagi-bagi dengan bukti pengeluaran fiktif,” ujar Alex. (P-5)
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai operasi tangkap tangan (OTT) di Ogan Komering Ulu (OKU) merupakan sebuah ironi karena dilakukan di tengah efisiensi anggaran.
PENELITI Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak konsisten dalam melakukan OTT
langkah KPK yang getol melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada akhir tahun ini dinilai sebagai upaya meraih kepercayaan publik.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT)
KPK menangkap pejabat negara dan sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pekanbaru, Riau, Senin (2/12). Mereka yang terjaring kini tengah diperiksa penyidik.
Apakah itu wujud pelampisan dendam atau strategi dalam menghadapi kasusnya? Atau, dia sekadar cari panggung dan menarik simpati?
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Kasus ini menjadi sorotan tajam lantaran melibatkan konflik agraria antara warga sipil dan entitas pengelola aset negara yang berakhir pada dugaan praktik rasuah di meja hijau.
Pembinaan dan peringatan untuk menjauhi praktik korupsi selalu disampaikan kepada seluruh jajaran di bawah naungan PT Bandung.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Penahanan Tersangka OTT Importasi Barang di DJBC
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved