Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa pada Senin (2/12). Selain Risnandar, ada delapan orang lagi yang dijaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Pekanbaru.
“Delapan (ditangkap) dari Pekanbaru, ditambah satu diamankan di Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa (3/12).
Tessa enggan memerinci identitas delapan orang lain yang ditangkap. Namun, satu diantara mereka diduga ialah Sekda Pekanbaru.
KPK menangkap Risnandar Mahiwa pada Senin, 2 Desember 2024. OTT yang digelar berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran.
“Informasi sementara itu terkait dengan penggunaan uang bendahara,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berdasarkan keterangannya yang dikutip di Jakarta, Selasa (3/12).
Alex enggan memerinci permainan kotor yang menyeret Risnandar. Menurut dia, modus rasuah dalam perkara ini merupakan pengeluaran fiktif.
“Ada pengambilan cash kemudian dibagi-bagi dengan bukti pengeluaran fiktif,” ujar Alex. (P-5)
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai operasi tangkap tangan (OTT) di Ogan Komering Ulu (OKU) merupakan sebuah ironi karena dilakukan di tengah efisiensi anggaran.
PENELITI Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak konsisten dalam melakukan OTT
langkah KPK yang getol melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada akhir tahun ini dinilai sebagai upaya meraih kepercayaan publik.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT)
KPK menangkap pejabat negara dan sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pekanbaru, Riau, Senin (2/12). Mereka yang terjaring kini tengah diperiksa penyidik.
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
KPK ungkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari patok fee proyek 10-15% dari total anggaran Rp91,13 Miliar di Dinas PUPRPKP.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved