Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PDI Perjuangan terus mengawal proses hukum yang dialami oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah dilimpahkan ke pengadilan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengacara Hasto, Ronny Talapessy, menuturkan apa yang dilakukan oleh KPK adalah cara yang secara etis tidak patut dan tidak menunjukkan semangat mencari kebenaran dan keadilan yang sejati.
Menurutnya, justru dalam sidang praperadilan Hasto kesempatan sangat terbuka bagi KPK untuk membuktikan kepada hakim, bahwa apa yang mereka lakukan terhadap Hasto adalah semata-mata demi penegakan hukum.
“Dan bukan karena kriminalisasi dan politisasi seperti yang selama ini dilihat oleh banyak orang,” tegasnya.
Ronny menyayangkan KPK tidak dapat membahas substansi gugatan Hasto dan tidak dapat memeriksa argumen-argumen hukum.
“Dan tidak dapat menghadirkan perdebatan hukum yang,kami yakini, dapat mengedukasi publik, dan memperkaya wawasan hukum kita, terutama terkait pengawasan terhadap aparat penegak hukum kita,” tandasnya.
Adapun Ronny menyebut kliennya akan segera disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 14 Maret 2025 mendatang. (Ykb/P-2)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved