Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PDI Perjuangan terus mengawal proses hukum yang dialami oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah dilimpahkan ke pengadilan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengacara Hasto, Ronny Talapessy, menuturkan apa yang dilakukan oleh KPK adalah cara yang secara etis tidak patut dan tidak menunjukkan semangat mencari kebenaran dan keadilan yang sejati.
Menurutnya, justru dalam sidang praperadilan Hasto kesempatan sangat terbuka bagi KPK untuk membuktikan kepada hakim, bahwa apa yang mereka lakukan terhadap Hasto adalah semata-mata demi penegakan hukum.
“Dan bukan karena kriminalisasi dan politisasi seperti yang selama ini dilihat oleh banyak orang,” tegasnya.
Ronny menyayangkan KPK tidak dapat membahas substansi gugatan Hasto dan tidak dapat memeriksa argumen-argumen hukum.
“Dan tidak dapat menghadirkan perdebatan hukum yang,kami yakini, dapat mengedukasi publik, dan memperkaya wawasan hukum kita, terutama terkait pengawasan terhadap aparat penegak hukum kita,” tandasnya.
Adapun Ronny menyebut kliennya akan segera disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 14 Maret 2025 mendatang. (Ykb/P-2)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan penggeledahan untuk mencari barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan dalam proses seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Pati.
KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pati, Riyoso.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan turut mencermati polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar yang menjadi sorotan publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Pemantauan Media Indonesia Jumat (27/2) setelah datang dan memulai penggeledahan di rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pati Riyoso di Desa Ngarus Kecamatan Pati
KPK bongkar taktik pegawai Bea Cukai inisial SA yang kelola uang gratifikasi di safe house Ciputat. Uang Rp5,19 miliar disita terkait kasus impor barang KW.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved