Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
RUU KUHAP Disepakati Jadi Usul Inisiatif DPR
18/2/2025 13:43
REVISI Undang-Undang (UU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disepakati menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025.
"Apakah revisi tentang kitab UU KUHAP, revisi usul inisiatif Komisi III DPR RI, dapat disetujui menjadi Revisi UU usul DPR RI?" kata Wakil Ketua DPR Adies Kadir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).
Seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju. Sebanyak delapan fraksi menyampaikan pendapat fraksi secara tertulis kepada pimpinan DPR.
Revisi UU KUHAP telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Pembahasan revisi KUHAP juga sudah berjalan di Komisi III DPR, salah satunya dengan Komisi Yudisial (KY).
Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional bakal berlaku pada 2026. Namun, tidak diiringi dengan revisi UU KUHAP.
"Sementara dalam proses pembahasan saat ini masih tahap memperoleh mendapatkan keterangan-keterangan dari ahli-ahli hukum," kata Rudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025.
Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan
dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya
-
![Tangkapan layar. Ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo .]()
Langkah Bareskrim Hentikan Kasus Ijazah Jokowi tak Ada di KUHAP
19/8/2016 06:04Mekanisme tersebut sangat rentan terhadap abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dan nihil kontrol maupun akuntabilitas.
-
![Ilustrasi]()
BEM UMJ Gelar Seminar Nasional Hadirkan Akademisi dan Praktisi Hukum
19/8/2016 06:01Seminar ini membahas Pembaruan KUHAP menjadi momentum penting dalam menata ulang koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana.
-
![DPR RI melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan capim KPK periode 2024-2029.]()
Anggota DPR Tepuk Tangan saat Johanis Tanak Sebut Hapus OTT
19/8/2016 05:59Anggota DPR RI bertepuk tangan saat capim KPK Johanis Tanak mengatakan akan menghapuskan operais tangkap tangan (OTT).
-
![Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.]()
Koruptor Berkelakuan Baik dapat Vonis Ringan, MA Kambing Hitamkan KUHAP
19/8/2016 05:59Hal tersebut membedakan kinerja hakim dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi dan jaksa.
-
![Kapoksi Komisi III DPR Fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lallo (tengah) didampingi Sekretaris Mahkamah Partai DPP Partai NasDem Regginaldo Sultan (kanan) dan Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menyampaikan paparannya dalam acara FGD di Ruangan Frak]()
KUHAP Harus Direvisi karena Sudah tidak Sesuai dengan Kondisi Saat Ini
19/8/2016 05:59KETUA Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mengungkapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini sudah tidak relevan
-
![Ilustrasi sistem hukum di Indonesia.]()
Pakar Hukum: Asas Dominus Litis di RKUHAP Bisa Merusak Sistem Hukum di Indonesia
19/8/2016 05:59Pakar hukum menyebut bahwa asas dominus litis atau pengendali perkara dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) berpotensi merusak sistem hukum di Indonesia.
-
![Jaksa Agung ST Burhanuddin menjadi pembicara pada seminar “RUU KUHAP: Solusi atau Masalah Baru dalam Penegakan Hukum di Indonesia”]()
Jaksa Agung Nyatakan RUU KUHAP Harus Jadi Instrumen Hukum Progresif Berbasis HAM
19/8/2016 06:00Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) harus menjadi instrumen hukum yang progresif dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia (HAM).
-
![Ketua Komisi III DPR Habiburokhman .]()
Komisi III DPR Segera Bahas Revisi RUU KUHAP
19/8/2016 05:59KOMISI III DPR RI segera menyusun dan membahas revisi Rancangan Kitab UU Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP.
-
![ilustrasi.]()
Pasal RUU KUHAP Terkait Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan Disoal
19/8/2016 05:59Pada pasal 111 ayat 2 misalnya, RUU KUHP memberikan kewenangan jaksa untuk mempertanyakan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan kepolisian.
-
![Suasana FGD KUHAP di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), di Medan, Sabtu (22/2/2025)]()
Kewenangan Jaksa Berlebihan, Pakar Hukum di Sumut Kritisi RUU KUHAP
19/8/2016 05:59"Kewenangan jaksa yang meluas ke ranah penyidikan bisa menimbulkan tumpang tindih kewenangan," tegas Pakar Hukum Pidana UISU Indra Gunawan Purba.
Opini
-
![Ono Sarwono Penyuka Wayang]()
Premanisme di Mandura
06/7/2025 05:00 -
![Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK]()
Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK
04/7/2025 20:18 -
![Ouza Muktie W, Mahasiswa Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina]()
Langkah Pertama Penyelesaian Konflik Iran–Israel
04/7/2025 16:25
Kolom Pakar
-
![MK dan Desain Keserentakan Pemilu]()
MK dan Desain Keserentakan Pemilu
30/6/2025 05:00 -
![Melawan Pragmatisme RUU Pemilu]()
Melawan Pragmatisme RUU Pemilu
23/6/2025 05:00 -
![Petualangan Netanyahu Membahayakan Dunia]()
Petualangan Netanyahu Membahayakan Dunia
16/6/2025 05:00
BenihBaik
-
![Penyerahan bantuan donasi tabung oksigen dari Superindo-Yayasan Benih Baik Indonesia pada Pemprov DKI]()
-
![Benihbaik meluncurkan program GenerasiSehat dan Keratif (GenAktif) dan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah.]()
-
![Syaiful Bahri yang mengidap kanker lidah dan putranya, M Bahrul Ulum, yang mengidap leukimia akut.]()
Bahrul Ulum dan Ayahnya Terkena Kanker Bersamaan
19/8/2016 06:01 -
![Alberto, penderita leukimia tipe all]()
Bantu Alberto Menjalani Pengobatan Leukemia Tipe ALL
19/8/2016 06:01
Rubrikasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved