Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengatakan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sudah seharusnya berpisah. Sebelumnya, Prabowo mengatakan ada pihak yang mencoba memisahkan dirinya dengan Jokowi. Hal itu disampaikan di sela-sela menghadiri Kongres Muslimat XVIII Nahdlatul Ulama (NU).
"Ya kan pisah dong, orangnya memang sudah berbeda masa digabung-gabungin apa kata orang? Memang kan harus pisah satu mantan presiden, satu presiden," kata Deddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025.
Deddy memahami bahwa masih ada hubungan baik Jokowi dengan Prabowo. Tetapi menurutnya hubungan itu mestinya tidak berujung pada keputusan Prabowo yang sesuai dengan keinginan Jokowi.
"Lah hubungan yang baik bukan berarti harus bareng nempel, keputusan Pak Prabowo juga harus sesuai dengan Pak Jokowi kan setiap pemimpin punya challenge sendiri," ujar dia.
Presiden Prabowo Subianto saat membuka Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) meminta menghormati semua pihak.
"Kadang-kadang orang sudah enggak berkuasa mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa boleh," ungkap Prabowo dalam pidatonya saat membuka Kongres Muslimat NU di Surabaya, Senin, 10 Februari 2025. (H-3)
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
KPK menilai pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 menyimpang dari tujuan awal Joko Widodo selaku Presiden RI saat itu yang meminta kuota ekstra kepada Pemerintah Arab Saudi.
PDIP mengungkap alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Puan terlihat tersenyum saat menyampaikan dirinya mewakili Megawati dalam agenda rutin tahunan tersebut.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved