Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengatakan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sudah seharusnya berpisah. Sebelumnya, Prabowo mengatakan ada pihak yang mencoba memisahkan dirinya dengan Jokowi. Hal itu disampaikan di sela-sela menghadiri Kongres Muslimat XVIII Nahdlatul Ulama (NU).
"Ya kan pisah dong, orangnya memang sudah berbeda masa digabung-gabungin apa kata orang? Memang kan harus pisah satu mantan presiden, satu presiden," kata Deddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025.
Deddy memahami bahwa masih ada hubungan baik Jokowi dengan Prabowo. Tetapi menurutnya hubungan itu mestinya tidak berujung pada keputusan Prabowo yang sesuai dengan keinginan Jokowi.
"Lah hubungan yang baik bukan berarti harus bareng nempel, keputusan Pak Prabowo juga harus sesuai dengan Pak Jokowi kan setiap pemimpin punya challenge sendiri," ujar dia.
Presiden Prabowo Subianto saat membuka Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) meminta menghormati semua pihak.
"Kadang-kadang orang sudah enggak berkuasa mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa boleh," ungkap Prabowo dalam pidatonya saat membuka Kongres Muslimat NU di Surabaya, Senin, 10 Februari 2025. (H-3)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved