Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PELANTIKAN kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terus mengalami pengunduran. Wakil Ketua DPRI RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tanggal pelantikan diperkirakan antara 18-20 Februari ini.
Sebelumnya, pelantikan diagendakan pada 6 Februari terhadap kepala daerah yang hasil Pilkada 2024 di daerahnya tidak disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK), misalnya Pramono Anung-Rano Karno.
"Ini kan biar lebih banyak dan serentak, dan juga beda harinya juga tidak terlalu lama rentang waktunya," ujar Dasco di Kompleks DPR RI, Jakarta, Sabtu (1/2).
Dasco mengatakan, usulan tanggal 18-20 Februari berasal dari pemerintah. Tanggal itu muncul setelah MK mengumumkan akan membacakan putusan sela sengketa hasil Pilkada 2024 pada 3-5 Februari 2025.
"Kementerian Dalam Negeri meminta supaya pelantikan itu dapat disesuaikan dan agar yang keputusan MK juga dapat sama-sama dilantik rentang waktunya," jelasnya.
Dasco menyebut, pihaknya dan pemerintah serta penyelenggara pilkada seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP masih akan menggelar rapat konsultasi pada pekan depan untuk memutuskan tanggal pasti pelantikan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum memutuskan lokasi pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024. Pihaknya masih menunggu rapat yang digelar di DPR.
Sebelumnya, lewat Peraturan Presiden Nomor 80/2024 yang diteken Presiden Joko Widodo, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 jatuh pada 7 Februari. Usai Prabwo Subianto dilantik sebagai Presiden, tanggal pelantikan kembali berubah ke tanggal 6 Februari. (Tri/M-3)
pernyataan wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad soal masa pemberian tunjangan perumahan anggota DPR diharapkan bukan sekadar untuk menenangkan publik.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan tim perumus revisi Undang-Undang Hak Cipta akan menggelar rapat hari ini, Rabu (27/8).
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tunjangan rumah Rp50 juta per bulan yang diterima anggota DPR sejak Oktober 2024 akan berakhir pada Oktober 2025
Ketua DPR Puan Maharani membuka peluang mengevaluasi tunjangan rumah anggota DPR. Pasalnya, tunjangan senilai Rp50 juta per bulan itu menuai kritik keras dari publik.
Piyu mengaku tergerak memperjuangkan hak para pencipta lagu. Karena sebagian dari pencipta lagu tidak mendapatkan hak yang layak.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam perkara 97/PUU-XXII/2024
Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara resmi melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan merupakan hal yang tepat untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance)
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
UU Tipikor digugat di MK. Berbagai cara menghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi. Salah satu caranya adalah melalui media sosial.
MK resmi melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan dan diberi waktu 2 tahun untuk terapkan aturan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved