Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PELANTIKAN kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terus mengalami pengunduran. Wakil Ketua DPRI RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tanggal pelantikan diperkirakan antara 18-20 Februari ini.
Sebelumnya, pelantikan diagendakan pada 6 Februari terhadap kepala daerah yang hasil Pilkada 2024 di daerahnya tidak disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK), misalnya Pramono Anung-Rano Karno.
"Ini kan biar lebih banyak dan serentak, dan juga beda harinya juga tidak terlalu lama rentang waktunya," ujar Dasco di Kompleks DPR RI, Jakarta, Sabtu (1/2).
Dasco mengatakan, usulan tanggal 18-20 Februari berasal dari pemerintah. Tanggal itu muncul setelah MK mengumumkan akan membacakan putusan sela sengketa hasil Pilkada 2024 pada 3-5 Februari 2025.
"Kementerian Dalam Negeri meminta supaya pelantikan itu dapat disesuaikan dan agar yang keputusan MK juga dapat sama-sama dilantik rentang waktunya," jelasnya.
Dasco menyebut, pihaknya dan pemerintah serta penyelenggara pilkada seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP masih akan menggelar rapat konsultasi pada pekan depan untuk memutuskan tanggal pasti pelantikan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum memutuskan lokasi pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024. Pihaknya masih menunggu rapat yang digelar di DPR.
Sebelumnya, lewat Peraturan Presiden Nomor 80/2024 yang diteken Presiden Joko Widodo, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 jatuh pada 7 Februari. Usai Prabwo Subianto dilantik sebagai Presiden, tanggal pelantikan kembali berubah ke tanggal 6 Februari. (Tri/M-3)
KETUA Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons kasus Bupati Pati Sudewo yang menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KETUA Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa Thomas Djiwandono kini sudah tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan partai.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihak yang keberatan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru dapat memanfaatkan saluran yang disediakan negara
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Mahkamah Konstitusi kembali menguji UU Peradilan Militer (UU No. 31/1997) terkait kewenangan mengadili tindak pidana prajurit TNI. P
Program tersebut merupakan kebijakan penunjang yang tidak seharusnya memangkas alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang bersifat esensial.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Hakim MK Saldi Isra menegaskan uji materiil KUHP dan UU ITE tidak boleh bertumpu pada kasus konkret Roy Suryo dkk. Permohonan dinilai masih lemah secara konstitusional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved