Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra akan bekoordinasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah, kata Yusril, ingin menentukan waktu pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.
"Saya akan bicara dengan Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri), juga dengan Mahkamah Konstitusi (MK), bagaimana mengatasi masalah teknis ini supaya bisa diselesaikan dengan baik," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).
Yusril menjelaskan ada dua keputusan MK yang dinilainya membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Pertama soal putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024 yang memerintahkan pelantikan kepala daerah dilaksanakan secara serentak
Kedua, kata Yusril soal putusan MK Nomor 46/PUU-XXII/2024 yang menegaskan pengecualian keserentakan pelantikan kepala daeah. Pemerintah, kata Yusril, ingin pelantikan kepala daerah yang tak bersengketa dapat didahulukan.
"Nah pemerintah itu berkeinginan supaya mudah mudahan smooth (mulus) ya, sengketa ini jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk di bagaimana apakah dilantik lebih dulu," terangnya.
Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 dipastikan mundur menjadi Maret 2025. Awalnya, pelantikan dijadwalkan pada 7 Februari 2025.
Ketua Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pengunduran tanggal pelantikan karena menyamakan pelantikan gubernur dan wakil gubernur. Khususnya yang masih ada perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Betul, karena MK baru akan menyelesaikan seluruh perselisihan pemilu itu 13 Maret 2025," ujar Rifqi saat dihubungi, Kamis, 2 Januari 2025. (P-5)
Pelantikan perlu digelar setelah semua tahapan selesai, termasuk proses PHPU itu.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan tiga opsi jadwal pelantikan bagi kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024
Kepala daerah yang dilantik pada 6 Februari itu tergabung dalam pelantikan pertama para kepala daerah yang hasil pemilihannya tidak bersengketa atau tidak digugat ke MK
Bima menambahkan Presiden Prabowo Subianto rencananya akan memilih menggelar kegiatan retret kepala daerah di Kota Magelang, Jawa Tengah.
Sinkronisasi program pembangunan daerah sejatinya telah didesain sejak penyusunan visi, misi, dan program kampanye para pasangan calon.
JADWAL pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dipastikan mundur menjadi Maret 2025. Awalnya pelantikan dijadwalkan pada 7 Februari 2025.
KEMENTERIAN Dalam Negeri menunggu masa reses anggota DPR RI selesai, guna membahas bersama waktu pelantikan kepala daerah terpilih secara serentak.
Presiden Prabowo Subianto telah memilih 20 Februari 2025 sebagai tanggal pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024.
Bima Arya di Kompleks Gedung Agung, Yogyakarta, hari ini, mengatakan retreat di Magelang berlangsung 21 hingga 28 Februari 2025.
Untuk mendukung kelancaran mobilitas, rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional mulai pukul 06.00 hingga 18.00 WIB di beberapa ruas jalan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved