Jelang Dilantik, Kepala Daerah Terpilih Diingatkan Soal Program Pemerintah Pusat

KEPALA daerah yang terpilih lewat Pilkada Serentak 2024 bakal dilantik dalam waktu dekat. Mereka diingatkan soal penyelarasan program pemerintah pusat. Menurut pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, sinkronisasi program pembangunan daerah sejatinya telah didesain sejak penyusunan visi, misi, dan program kampanye para pasangan calon.

"Yang harus selaras dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah," kata Titi kepada Media Indonesia, Sabtu (25/1).

Oleh karena itu, secara konseptual ia menilai tidak akan terlalu banyak perbedaan antara pusat dan daerah. Pun setelah pemerintah memutuskan untuk melantik kepala daerah terpilih secara serentak pada 6 Februari mendatang.

Terlebih, Titi menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah juga masih banyak bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Baginya, pemerintah daerah juga punya kewajiban menjalankan program prioritas dari pemerintah nasional.

"Program yang dijalankan juga harus selaras dengan pembagian urusan yang sudah diatur tegas dalam UU Pemda," terang Titi.

"Sehingga dapat terjadi koherensi dan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah serta tidak terjadi benturan dalam pelaksanaanya," tandasnya.

Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, sekitar 270 kepala daerah terpilih bakal dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Mereka merupakan kepala daerah yang hasil pemilihannya tidak disengketakan di Mahkamah Konstitusi. (H-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Indrastuti