Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan 100 hari kerja pertama pemerintahan sebagai momentum perbaikan pemberantasan korupsi. Hal itu disampaikannya dalam webinar bertajuk Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo Bidang Politik dan Pemberantasan Korupsi, Kamis (23/1).
"Jadikan (100 hari kerja) ini sebagai sebuah momentum perbaikan. Kalau dilakukan, ini akan menjadi amal jariah yang luar biasa," ujarnya.
Menurut Umam yang juga pengajar ilmu politik dan kajian internasional pada Universitas Paramadina, aparat penegak hukum saat ini harus betul-betul menjaga netralitas, independensi, dan profesionalitas. Ia mengatakan, kinerja pimpinan KPK, kejaksaan, dan Polri, harus betul-betul diawasi.
"Sehingga tidak menjadi instrumen kekuatan tertentu untuk menarget rival politik tertentu untuk melakukan mendisiplinkan barisan aliansi," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, pengajar pada Universitas Paramadina lainnya, yakni Hendri Satrio berpendapat bahwa pemerintahan Prabowo menggunakan pendekatan militer semenjak menjabat sebagai presiden.
Salah satu contoh teranyar yang tampak adalah keterlibatan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya dalam menyelesaikan kekisruhan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (Tri/M-3)
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Wacana pemotongan gaji pejabat negara bukan hanya urusan angka atau penghematan, namun pernyataan politik yang benar-benar bisa menjadi politik simbolis atau otoritas moral.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas komersial.
KETUA PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengomentari rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan pemotongan gaji pejabat khususnya para menteri dan anggota DPR RI.
EKONOM CORE Yusuf Rendy Manilet melihat langkah Presiden Prabowo Subianto yang membuka opsi pengurangan gaji pejabat negara sebagai inisiatif yang patut diapresiasi.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyinggung adanya kelompok garong yang sering menyerang balik pemerintah setiap upaya pemberantasan korupsi dilakukan.
Presiden Prabowo memandang korupsi sebagai hambatan utama pembangunan yang harus diselesaikan secara kolaboratif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved