Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
DIREKTUR Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan 100 hari kerja pertama pemerintahan sebagai momentum perbaikan pemberantasan korupsi. Hal itu disampaikannya dalam webinar bertajuk Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo Bidang Politik dan Pemberantasan Korupsi, Kamis (23/1).
"Jadikan (100 hari kerja) ini sebagai sebuah momentum perbaikan. Kalau dilakukan, ini akan menjadi amal jariah yang luar biasa," ujarnya.
Menurut Umam yang juga pengajar ilmu politik dan kajian internasional pada Universitas Paramadina, aparat penegak hukum saat ini harus betul-betul menjaga netralitas, independensi, dan profesionalitas. Ia mengatakan, kinerja pimpinan KPK, kejaksaan, dan Polri, harus betul-betul diawasi.
"Sehingga tidak menjadi instrumen kekuatan tertentu untuk menarget rival politik tertentu untuk melakukan mendisiplinkan barisan aliansi," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, pengajar pada Universitas Paramadina lainnya, yakni Hendri Satrio berpendapat bahwa pemerintahan Prabowo menggunakan pendekatan militer semenjak menjabat sebagai presiden.
Salah satu contoh teranyar yang tampak adalah keterlibatan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya dalam menyelesaikan kekisruhan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (Tri/M-3)
Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) rencananya akan dilakukan sebelum 17 Agustus.
Desa dan kelurahan akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi berbasis gotong royong, tradisi, dan budaya bangsa.
Presiden menjelaskan bahwa peran APBN harus lebih proporsional dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta pelayanan publik yang terbaik bagi rakyat.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang distorsi ekonomi dinilai merupakan realita yang ada.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
MBG menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak serta upaya meningkatkan ekonomi lokal.
Herdiansyah mendorong agar kedua tokoh tersebut menolak pemberian amnesti serta abolisi tersebut dan melanjutkan pembuktiannya.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
CHAIRMAN sekaligus pemimpin redaksi majalah bisnis Forbes, Steve Forbes, melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
Revisi KUHAP menimbulkan kekhawatiran serius akan potensi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan fungsi penindakan.
Pemerintah Diminta tidak Pilah-Pilih Tempatkan Klausul Pencekalan
Pemerintah dan DPR seharusnya melibatkan peran aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merumuskan RUU KUHAP
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved