Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KETUA Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menekankan kepada 69 anggota Fraksi Partai NasDem di DPR harus menjadi garda terdepan dalam membawa perubahan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Surya saat meresmikan ruangan Fraksi Partai NasDem DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1).
"Menegaskan peran partai sebagai garda terdepan dalam membawa perubahan bagi bangsa. Menggunakan kewenangan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas," ujar Surya.
Surya menekankan anggota Fraksi Partai NasDem DPR mesti membangun harapan bagi rakyat bahwa cita-cita bangsa demi menyemai perubahan merupakan hal yang realistis untuk diwujudkan.
"Membangun harapan, menjadi simbol harapan bagi masyarakat bahwa perubahan adalah mungkin," katanya.
Surya mengatakan kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama dalam langkah perjuangan Partai NasDem dalam meramu dan merumuskan kebijakan. Terutama terkait kebijakan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.
"Bekerja dengan hati, menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam semua kebijakan. Memberi dampak langsung, mengarahkan kerja politik pada program yang benar-benar dirasakan manfaatnya," paparnya.
Surya berharap Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Viktor Bungtilu Laiskodat, dapat memimpin spirit Partai NasDem untuk menjaga soliditas internal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di DPR.
"Menjadi simbol kekuatan dan integritas, Ketua Fraksi diharapkan memimpin dengan semangat yang kokoh untuk menjaga soliditas internal. Pemimpin pembawa inspirasi yang menggerakkan anggota fraksi dengan teladan nyata, sehingga setiap langkah memiliki arah yang jelas dan bermakna. Memastikan semangat kebersamaan terus terjaga dan menjadi dasar dalam setiap keputusan dan langkah politik," ujar Surya.
Surya berharap 69 anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI dapat mengoptimalkan peran dan kewenangannya untuk memberikan dampak positif bagi rakyat.
"Menggunakan posisi strategis secara maksimal, menjadikan posisi yang dimiliki saat ini sebagai alat untuk memberikan dampak lebih besar kepada masyarakat. Menggerakkan anggota untuk bekerja dengan hasil nyata yang berdampak positif. Semua kerja dan upaya harus diarahkan pada pencapaian target yang bermanfaat bagi rakyat," jelasnya.
Lebih lanjut, Surya meyakini bahwa semangat kebersamaan dalam memetakan tujuan berbangsa dan bernegara melalui ikhtiar nyata merupakan upaya NasDem dalam mewakafkan diri untuk masyarakat. Termasuk menyiapkan langkah kolektif dan kolaboratif dalam menjemput tujuan rakyat Indonesia.
"Kita adalah kekuatan kolektif, mendorong anggota untuk berpikir dan bertindak dalam semangat kebersamaan. Mengutamakan sinergi, semua elemen di dalam partai harus berkolaborasi untuk mencapai hasil yang optimal. Kesuksesan individu adalah bagian dari kesuksesan organisasi secara keseluruhan," ungkap Surya.
"Semangat ke 'kita-an' ini adalah fondasi utama untuk keberhasilan kita bersama. Mari kita jadikan kebersamaan ini sebagai kekuatan untuk membawa perubahan nyata bagi rakyat," tambahnya. (Faj/P-3)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved